JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang terlibat dalam reklamasi Jakarta.

Dia mengungkapkan, ada kemungkinan CSR menjadi modus baru bagi pelaku penyuapan terhadap penentu kebijakan.

"KPK jangan melupakan seabrek CSR yang digelontorkan oleh grup Agung Podomoro. Bisa jadi CSR tersebut ada kaitannya untuk reklamasi Jakarta," ujar Sya'roni saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Sya'roni meyakini ada banyak aliran suap berlipat ganda yang diterima pihak penentu kebijakan yang melebihi nominal uang sogokan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Muhamad Sanusi.

"Kita berharap KPK tidak setengah-setengah dan terus membongkarnya hingga menyeret otak grand corruption tersebut," ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta mencapai Rp 300 triliun. Rasanya, kata Sya'roni, nominal suap yang diterima oleh Muhammad Sanusi hanya secuil saja.

"Katakanlah hanya sekedar uang rokok saja," ucapnya.(yn)