Jakarta
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 19 Apr 2016 - 12:27:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Sebut BPK Ngaco, DPR: Ahok tak Punya Etika

54wenny-warrouw.jpg
Wenny Warouw (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mengatakan, peryataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) "ngaco" menunjukkan dirinya tak punya etika.

"Itulah, mungkin dia benar, mungkin dia salah, tapi enggak boleh dong seorang kepala pejabat negara itu tidak etis. Kita harus didusukan secara proporsional," kata Wenny di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/4/2016).

Komisi III sendiri, kata Wenny, akan melakukan pemanggilan kepada Gubernur DKI tersebut terkait temuan Badan Keuangan Negara (BPK) dalam kasus lahan Sumber Waras.

"Oh nanti, kan kita sudah ke BPK, nanti kita rapat dengan KPK. Kalau memang perlu kita dengar penjelasan saudara Ahok, dia wajib hadir di Komisi III," katanya.

Politisi Gerinda ini bahkan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus Sumber Waras dari hasil audit BPK.

"Kan penyidik lagi kumpulkan bukti-bukti data, jangan langsung vonis. BPK menyatakan ada bukti, KPK tidak, nanti kita kroscek. Dalam waktu dekat ada jawaban pasti masalah ini," tandasnya.

Sebelumnya, Ahok berpendapat, hasil audit investigasi BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras keliru. Audit dilakukan atas permintaan KPK.

BPK menemukan adanya perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara, dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

Pembelian lahan itu membuat negara dirugikan hingga Rp 191 miliar. BPK juga merekomendasikan pengadaan lahan tersebut dibatalkan, namun rekomendasi tak dijalankan Ahok. (mnx)

tag: #bpk  #rs-sumber-waras  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...