JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, reklamasi bukan merupakan sesuatu yang terlarang.

Proyek pembuatan pulau itu, menurutnya terjadi dihampir seluruh dunia itu. "Reklamasi itu hal yang biasa, bukan barang baru," kata Rizal disela-sela kunjungannya ke lokasi Pulau D reklamasi Pantai Utara Teluk Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Akan tetapi, kata dia, memang ada risiko yang serius terhadap lingkungan hidup jika planning dan tata ruang tidak betul-betul baik dan memenuhi semua regulasi yang ditentukan.

Dijelaskan dia, setidaknya ada tiga catatan penting dalam sebuah proyek reklamasi. Yaitu, Pertama kepentingan untuk Negara dan tata ruang terkelola.

Kedua, lanjut dia, terkait kepentingan publik dan nelayan yang terdampak.

"Terakhir, ketiga baru untuk kepentingan bisnis dan komersil," bebernya.

Karenanya, menurut dia, meproyek rekamasi tidak boleh dikendalikan oleh swasta sepenuhnya.

"Jadi, tugas pemerintah itu memastikan bahwa tiga kepentingan tersebut bisa dioptimalkan. Makanya harus di-drive oleh Negara, sementara pengembang harus ikuti semua regulasi. Bayangkan, apa jadinya kalau swasta yang atur," tandasnya.‎ (icl)