JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sulaiman L Hamzah menilai, target pemerintah untuk menstabilkan harga menjelang puasa dan Idul Fitri tahun ini dinilai akan sulit.

Misalnya, lanjut dia, Kebutuhan untuk konsumsi daging sapi yang sangat tinggi tanpa ditunjang dengan pasokan yang mencukupi dari dalam negeri akan memicu kenaikan harga sapi yang tinggi di pasaran.

Bahkan, kata dia, Fenomena ini terus terjadi setiap tahunnya tanpa ada solusi yang bersifat konstan dari pemerintah.

“Skenario yang paling pas ya dengan impor untuk mengatasi kekurangan di lebaran ini. Sulit kalau gak impor,” ujar dia di Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Namun Sulaiman memberikan catatan, impor dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam jangka pendek saja, tidak untuk jangka panjang.

Untuk jangka panjang, lanjut dia, pemerintah diimbau untuk memulai program kerja dalam memperbaiki suplai kebutuhan daging di pasaran dengan melakukan pendataan stok.

Diakui Sulaiman, selama ini persoalan data menjadi biang keladi kenaikan harga daging yang dinilai tidak masuk akal.

Imbasnya pemerintah tidak mampu membuat kebijakan yang bersifat konstruktif dari waktu ke waktu.

Selain itu, kata dia, Besarnya permintaan pasar terhadap sapi faktanya dimanfaatkan oleh pedagang besar untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Harga sapi yang mencapai dua kali lipat dari harga normal, menurut sektertaris DPW Partai NasDem Provinsi Papua ini jelas merugikan masyarakat.

Baginya, mau tidak mau pemerintah harus mengupayakan budidaya besar-besaran dengan memanfaatkan potensi SDM dan lahan luas yang dimiliki negeri ini.

“Dengan demikian, harapannya dua sampai tiga tahun lagi kita tidak impor lagi," harapnya.

Terkait SDM Sulaiman menjelaskan, yang dibutuhkan adalah peternak yang mempunyai kemauan yang keras serta pegawai PPL yang siap siaga.

Peternak sapi harus diberi pendampingan dari pegawai PPL dan dari Dinas Peternakan untuk mengalihkan sistem budidaya tradisional menjadi inseminasi buatan. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan perkembangkbiakan sapi.

Terkait lahan, Sulaiman mendesak dilakukannya optimalisasi penggunaan lahan yang cocok dengan rumput yang melimpah seperti di pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Benih sapi dari Nusa Tenggara Barat atau Timur didistribusikan secara merata ke daerah yang telah ditunjuk untuk dikembangbiakan.

Selain itu setiap wilayah di kantung-kantung penghasil daging sapi harus ditempatkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) secara proporsional.

Tujuannya adalah selain melakukan penyuluhan secara berkala kepada peternak juga melakukan pendataan yang komprehensif terkait potensi hasil budidaya sapi.

Sehingga data akan valid dan langsung diterima kementerian pertanian setiap saat.

“Keberadaan PPL ini sangat kurang. Saya temukan di mana-mana seperti itu. Di wilayah yang menjadi basis penghasil daging sapi cukup ditempatkan tiga orang harusnya," pungkas dia. (mnx)