JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi II DPR, Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya pemerintah pusat menghormati hak otonomi daerah bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah yang dilindungi Konstitusi RI.

Menurutnya, pemerintah pusat harus mengakui dan menghormati produk peraturan daerah yang telah dibuat dengan tahapan proses pembahasan berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah.

"Mari kita hormati hak otonomi masing-masing daerah yang dilindungi UUD NKRI 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B dalam menetapkan peraturan daerah. Jadi Pemerintah Pusat tidak boleh langsung mencabut peraturan daerah namun tanpa kajian yang matang," kata Almuzzammil saat dihubungi, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Politikus PKS ini menambahkan, dalam mencabut Perda, pemerintah harus hati-hati dan memperhatikan segala aspek, tidak hanya menggunakan kacamata untuk mengundang investasi.

"Pemerintah harus mempertimbangkan moralitas, norma, nilai agama, norma masyarakat daerah, dan kondisi generasi masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, Muzzammil menegaskan Komisi II DPR RI berencana mengundang Menteri Dalam Negeri untuk membahas Perda apa saja yang akan dicabut beserta kajiannya.

"Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang Mendagri untuk membahas perda yang dicabut Kemendagri beserta hasil kajiannya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah. (icl)