JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan sejumlah pemuda yang mengaku eks relawan Teman Ahok cukup mengagetkan. Mereka buka-bukaan soal permainan gerakan relawan pendukung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam mengumpulkan 1 juta KTP.
Salah satunya adalah terkait dugaan Teman Ahok yang mendapat gaji dan menerima berbagai fasilitas dari perusahaan yang kasusnya masih ditangani oleh KPK.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung mengapresiasi jika memang Teman Ahok diberi gaji dan fasilitas layaknya karyawan perusahaan.
Namun, kata Haji Lulung, sebagai pendukung petahana yang masih aktif menjabat, dana yang mengalir ke kantong Teman Ahok perlu ditelusuri dari mana saja sumbernya.
"Saya sih apresiasi aja. Cuma kan harus ditelusuri anggaran itu dari mana. Apakah anggaran itu berasal dari pihak ketiga, terus pihak ketiganya siapa?. Terus berapa bantuan itu?. Sayangnya, ini kan belum diatur oleh Undang-Undang, sebelum seseorang resmi menjadi cagub" kata Haji Lulung kepada TeropongSenayan, di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).
Meski begitu, Haji Lulung mengaku tak terima, jika dana tersebut berasal dari kucuran pengembang pemegang izin proyek reklamasi sebagai konpensasi dari kontibusi tambahan 15 persen.
"Kalau betul begitu, jelas penyimpangan dong. Itu (15 persen tambahan kontribus) kan hak rakyat, bukan buat Teman Ahok kan?," katanya.
"Apalagi informasi hari ini kan jelas, pengakuan jujur dari beberapa saksi eks Teman Ahok. Dan memang selama ini saya menduga bahwa 1 juta KTP itu hanya klaim untuk propaganda, biar elektabilitas Ahok naik, kemudian membangun opini publik, akhirnya parpol tergoda," bebernya.
"Dalam politik sebenarnya sih itu (proaganda) sah-sah saja. Itu kan bagian dari trik-trik politik atau semacam manuver yang dilakukan oleh Teman Ahok, sah-sah saja. Tapi kita lihat saja nanti di verifikasi KPU," ungkapnya.
Karenanya, Ketua DPW PPP ini mengaku tidak kaget sama sekai dengan klaim pencapaian 1 juta KTP Teman Ahok itu.
"Meskipun, kalau ditarik-tarik itu sejatinya itu akan pembohongan terhadap publik," pesan Haji Lulung. (icl)
