JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengritik rendahnya serapan APBD DKI di bawah kepemipinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jika serapan rendah, makan pembangunan tidak ada, dan ujung-ujungnya target menyejahterakan rakyat pun tidak kena.

“Tugas dan tanggung jawab kepala daerah adalah mensejahterakan masyarakatnya, bukan (sekadar) memperindah kota dengan meresmikan taman,” ujar Prijanto dalam Talk Show ‘Bedah Politik Anggaran DKI’ di Jakarta, Sabtu (25/6/2016).

"Silakan cek di data statistik DKI, apakah kemiskinan turun atau bertambah? Yang saya dengar, saya baca di media, dalam tiga tahun kemiskinan justru meningkat," tegasnya.

Mantan Aster KSAD ini juga menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, pos tersebut cenderung dibiayai dari pihak swasta, baik memakai uang denda koefisien luas bangunan (KLB), kontribusi, atau bentuk lainnya.

Padahal, menurutnya, dalam undang-undanga ditegaskan, bahwa alokasi anggaran guna pembangunam infrastruktur dimaksudkan untuk memperkuat roda perekonomian.

"Tapi, kalau nilainya kecil, apakah memberikan yang baik?" tanya Prijanto.

Karenanya, dia meminta masyarakat mengawasi pengalokasian sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang muncul akibat tidak maksimalnya penyerapan.

Dia menginginkan dana itu tidak dialokasikan ke badan usaha milik daerah (BUMD). "Itu harus disorot, untuk apa? karena ada aturannya," tegasnya. (plt) ‎