JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang penggabungan proyek-proyek sejenis yang dinamakan lelang konsolidasi merugikan kontraktor kecil.

Karenanya, dia meminta agar kebijakan yang mulai diberlakukan tahun ini tersebut dicabut.
‎
Hal tersebut disampaikan Prasetio saat menanggapi keluhan sekitar 4.200 kontraktor kecil di Ibu Kota yang terancam gulung tikar akibat diberlakukannya lelang konsolidasi.

"Banyak kontraktor yang ngadu ke kami (DPRD), gimana mereka mau cari makan kalau lelang dibatasi untuk kontraktor-kontraktor besar saja," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Menurut Prasetio, untuk memperoleh peserta lelang berkualitas serta hasil pekerjaan yang sesuai target dan dapat dipertanggungjawabkan, semestinya Pemprov DKI melakukan seleksi dan pengawasan ketat.

Salah satunya, Pemprov DKI harus berani tegas menerapkan sanksi blacklist apabila ada perusahaan konstruksi yang melakukan pelanggaran berat.

"Banyak kok kontraktor kecil yang berkualitas, tidak sedikit juga kontraktor besar yang asal-asalan. Makanya dalam proses lelang harus dilakukan dengan ketat," jelas Prasetio.

Untuk diketahui, tahun ini tidak ada lagi proyek di bawah Rp 2 miliar maupun penunjukan langsung (PL) di bawah Rp 200 juta. Paket gelondongan ini nilainya rata-rata di atas Rp 5 miliar, jauh di atas kemampuan pengusaha kecil.

Secara terpisah, Sekretaris Umum DPD Gapeksindo DKI Jakarta, Mardin Zendrato menyebutkan, saat ini di Ibu Kota terdapat sekitar 7.000 perusahaan jasa konstruksi.

Sebanyak 60 persen atau sekitar 4.200 perusahaan termasuk kategori menengah-bawah yang hanya mampu mengerjakan proyek di bawah Rp 1 miliar.‎(yn)