JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Inilah usulan Fahira Idris, Senator ibukota kepada warga Jakarta yang akan memilih Gubernur-Wakil Gubernur. Fahira mengajak warga Jakarta memilih Cagub-Cawagub yang bersedia menandatangani kontrak politik dengan rakyat.
"Ini (bersedia menandatangani kontrak politik dengan warga/rakyat) cara untuk ‘mengikat’ mereka agar tidak ingkar janji setelah nanti terpilih. Bagi yang tidak berani, jangan dipilih,” ujar Fahira Idris, Senator Jakarta, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2016).
Menurut Fahira, saat kampanye, para tiga pasangan calon akan mendatangi komunitas-komunitas warga di Jakarta untuk berdialog. Kesempatan ini harus dimanfaatkan komunitas warga untuk menyodorkan kontrak politik yang poin-poinnya sesuai kesepakatan warga.
Mulai saat ini, lanjut Fahira, komunitas-komunitas warga yang ada di Jakarta sudah mulai bisa mengindentifikasi, menginventarisasi, merumuskan, dan memformulasikan isu-isu apa saja yang selama ini menjadi kendala bagi warga dan harus segera diselesaikan.
Ditambahkan, isu-isu tersebut bisa dimulai dari persoalan umum misalnya pembenahan sistem transportasi, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan lain sebagainya.
Tidak kalah penting adalah isu-isu spesifik misalnya soal reklamasi Teluk Jakarta, penggusuran, atau kendala-kendala lain yang dihadapi komunitas warga tersebut misalnya akses jalan, kemudahan mendapat modal bagi komunitas-komunitas UKM, akses pembinaan dan perlindungan bagi pedagang pasar tradisional dan lainnya.
“Komunitas warga, pasti punya isu spesifik masing-masing. Selama poin-poin kontrak politik yang dibuat warga masuk akal, tidak bernuansa SARA, dan untuk kemaslahatan warga, tidak ada alasan bagi calon untuk tidak menandatanganinya,” ujar Fahira.
Agar, kontrak politik nantinya tidak hanya menjadi sehelai kertas yang tidak bermakna, Fahira menyarankan warga juga membuat poin-poin kontrak politik di baliho besar untuk kemudian ditandatangani pasangan calon. Baliho ini diletakkan di tempat-tempat strategis.
"Penting juga kontrak ini di-publish secara massif lewat berbagai platform saluran komunikasi terutama media massa dan media sosial," ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurut dia, cara itu akan memberi efek psikologis. Sehingga nanti setelah terpilih, mereka akan ‘dihantui’ untuk segera merealisasikan kontrak politik. Jika perlu, setelah terpilih, isi kontrak politik dibuat prasasti, kemudian pasangan calon terpilih diminta menandatangai sekali lagi kontrak politik yang sudah mereka setujui saat kampanye.
"Mungkin kalau cuma sehelai kertas daya ingat kita tidak terlalu kuat. Kalau lewat cara-cara ‘tidak biasa’ seperti ini nanti setelah terpilih, mereka akan ‘dihantui’ untuk segera merealisasikan kontrak politik. Jika janjinya misalnya menata permukiman kumuh, ya harus ditata, bukan digusur,” tegas Fahira.
Fahira berharap, Pilkada DKI Jakarta kali ini menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia bahwa pemilih lah yang punya kuasa paling besar menentukan siapa pemimpin yang benar-benar sesuai kehendak rakyat, bukan partai politik maupun tokoh-tokohnya.
Kuasa besar yang dipunyai rakyat ini, menurut dia, harus digunakan secara baik dan rasional, karena jika tidak, rakyat lah yang nantinya akan sengsara.
“Saat dicalonkan kemarin, tentunya semua pasangan calon sudah menandatangani kontrak politik dengan parpol pengusung. Kini saatnya, warga Jakarta sebagai pemegang kuasa tertinggi, menyodorkan kontrak politik kepada semua pasangan calon. Tunjukkan warga punya kuasa, karena itu esensi demokrasi,” pungkas Fahira.
Seperti diketahui akhirnya tiga pasangan bakal calon akan meramaikan bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) DKI Jakarta. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka dapat dipastikan pada 15 Februari 2017 mendatang, warga Jakarta akan diberikan tiga pilihan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur.
Mereka adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang diajukan PDI-Perjuangan bersama Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni hasil koalisi PPP, PKB, PAN dan Partai Demokrat. Sedang Anies Baswedan-Sandiaga Uno diajukan Partai Gerindra dan PKS.(ris)
