JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub menegaskan, sejauh ini tenaga kerja asal Cina tidak menguntungkan bagi Indonesia. Untuk itu, ia setuju adanya evaluasi terhadap kebijakan bebas visa.
Muslim mengungkapkan, usai masa reses nanti pihaknya akan segera memanggil Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie dan Menkumham Yasonna H Laoly untuk membahas persoalan yang TKA asal Cina.
"Sejauh ini tenaga kerja asing asal Cina tidak menguntungkan kok bagi Indonesia, yang ada justru malah persoalan yang kita hadapi. Jadi harus ada evaluasi untuk masalah ini," kata Muslim kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (21/12/2016).
"Dan kita berharap fraksi-fraksi yang ada di DPR nanti bisa sepakat evaluasi izin bebas visa ini, terhadap negara-negara yang memang selama ini tidak membawa keuntungan," jelasnya.
Politisi PAN ini menuturkan, kalau dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja nanti dengan pemerintah, pihaknya akan menekankan persoalan untung dan rugi soal kebijakan bebas visa.
"Makanya dalam rapat kerja dan RDP nanti kita mau bahas dan kita tekankan, sebetulnya TKA Cina ini menguntungkan atau tidak. Jangan sampai hadirnya TKA Cina itu membuat kegaduhan bagi pekerja WNI. Kita ingin semua aturan diperketat," tegasnya.
Sementara itu, Muslim pun meminta pemerintah bisa merespon cepat soal carut marut tenaga kerja asing asal Cina. Sebab, permasalahan seperti pengibaran bendera dan penyebaran bakteri pada benih cabai di Bogor adalah persoalan yang serius.
"Pemerintah ini kalau kita tidak warning (kasih peringatan) mereka diam saja, padahal TKA Cina ini sudah meresahkan. Contohnya saja di Aceh (daerah pemilihan Muslim) banyak buruh tambang dan mas itu TKA Cina. Mereka bisa dapat KTP gampang dengan bayar pake uang selesai," paparnya.
"Tapi kita lihat, bila mereka sampai dapat KTP ini bisa membuat bencana, karena mereka dengan leluasa bisa beraktivitas dengan mudah. Dan bisa jadi menikah dengan orang kita, yang kita ga tau nih orang penyakit atau tidak. Jangan-jangan dia membawa virus HIV AIDS dan di Cina istrinya banyak. Saya pikir Presiden harus arif melihat persoalan kaya gini," pungkasnya.(yn)
