JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro mengatakan, di era demokrasi seperti sekarang ini, seharusnya komunikasi antara pemerintah dengan rakyat terjadi dua arah.

Namun, kata dia, faktanya di pemerintahan DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hal itu tidak terjadi.

"Komunikasinya breakdown (hanya dari atas ke bawah)," kata Siti dalam sebuah diskusi KAHMI JAYA bertajuk 'Evaluasi Kepemimpinan Pemda DKI Jakarta' di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).

Dia pun mempertanyakan klaim sejumlah pihak yang katanya Ahok sudah bekerja mati-matian, namun masyarakat tak merasakan apa-apa.

Selain itu, kata Mbak Wiwi, panggilan akrabnya, fakta bahwa masyarakat menolak kehadiran Ahok adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan klaim-klaim keberhasilan Ahok.

"Petahana yang katanya sudah kerja mati-matian, tapi ketika dia (Ahok) turun ke masyarakat, ditolak, itu aneh. Hal ini tidak pernah terjadi di daerah lain," kata Wiwi.

Dijelaskan Wiwi, di alam demokrasi yang sehat tak ada pemerintah memperlakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai karyawan. Namun hal itu terjadi selama rezim Ahok berkuasa, sehingga Jakarta mendapatkan teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Menjadi kepala daerah tidak boleh menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar atau tak bisa tersentuh hukum. Dia harus mengacu pada UU ASN," ujarnya.

"Sayangnya, pemerintahan (DKI) ini sekarang menghasilkan ironi-ironi politik yang tidak patut," tandasnya. (icl)