JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia masih menghadapi darurat kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang masih sangat lebar.
Ecky menjelaskan, klaim penurunan kesenjangan ekonomi oleh pemerintah harus dilihat secara obyektif dan hati-hati. Harus diakui bahwa angka gini ratio atau tingkat kesenjangan yang dirilis BPS pada Maret 2016 menunjukan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran.
"Tetapi angka penurunannya masih sangat kecil, dimana gini ratio hingga Maret 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408. Tetapi ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar 0,39," kata Ecky kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (14/1/2016).
Ecky memaparkan, gini ratio bukan satu-satunya indikator untuk melihat ketimpangan yang ada di Indonesia. Pasalnya, bila menggunakan indikator gini ratio, Pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah.
"Sejumlah indikator ketimpangan selain gini ratio menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Ketimpangan pendapatan dan penguasaan kekayaan jauh lebih buruk. Berdasarkan data Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia, dimana 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih sangat buruk dan belum berjalan dengan baik," paparnya.
"Pada maret 2015, kontribusi pada kelompok tersebut mencapai 17,1 persen, dan mengalami penurunan menjadi 17,02 persen pada Maret 2016, angka tersebut terus memburuk dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 18,72 persen. Jadi pada masyarakat terbawah kondisinya semakin memburuk," tambahnya.
Anggota Komisi XI DPR ini menyampaikan bahwa kesenjangan harus segera diatasi karena dapat menganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerawanan sosial.
Sebab, sejumlah penelitian terbaru menunjukan, kalau ketimpangan dapat mengganggu laju pertumbuhan, dimana dalam penelitian yang dilakukan IMF menyebutkan bahwa peningkatan 1 persen dari kontribusi pendapatan masyarakat dengan 20 persen pendapatan tertinggi akan menyebabkan pertumbuhan melambat sebesar 0,08 persen dalam waktu lima tahun.
Ecky juga mengingatkan atas temuan dalam laporan bank dunia, yang telah memberikan peringatan terhadap potensi ledakan sosial akibat ketimpangan yang semakin lebar.
Bank dunia mengungkapkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, dalam kurun waktu yang sama 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional. Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sehingga, 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya menikmati distribusi kue pembangunan tak lebih dari 25 persen.
"Untuk konteks Indonesia, laporan Bank Dunia menyatakan ada empat hal yang membuat ketimpangan semakin besar, yaitu ketidaksetaraan kesempatan akses pendidikan, kesenjangan upah, keuntungan dari penguasaan aset-aset finansial yang hanya dinikmati segelintir orang, dan shock dalam perekonomian yang mengurangi daya beli," urainya. (icl)
