JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyesalkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan yang menjabat sebagai ketua dewan pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Menurut Benny, sebagai Kapolda yang diberikan kewenangan penuh atas nama negara tidak boleh menjadi pimpinan sebuah LSM.

"Kalau mau jadi pimpinan Ormas berhentikan saja dari Kapolda. Ya gimana Kapolda membina," kata Benny di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (16/1/2016).

Politisi Demokrat ini berjanji akan menanyakan persoalan tersebut kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal keterlibatan Kapolda Jabar dalam LSM GMBI.

Pasalnya, terang Benny, bentrok yang terjadi antara FPI dengan GMBI di Bandung, Jawa Barat, karena ada dugaan pembiaran. Untuk itu, Komisi III DPR akan segera menggelar rapat kerja dengan Kapolri.

"Nanti kita akan panggil Kapolri untuk menjelaskan ini. Jangan-jangan ada permintaan Kapolri, masa membina (Kapolda Jabar)," tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengakui dirinya sebagai pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Tak hanya GMBI, Anton juga menjadi pembina beberapa organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

"Saya memang ‎banyak membina. Bukan hanya satu, tapi banyak‎. Tetapi saya membina mereka agar mereka beradab," ucap Anton di Markas Polda Jawa Barat, Bandung, Jumat (13/1/2017).

Diketahui, dalam pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Kepolisian diatur soal anggota polisi yang ingin aktif di luar institusi kepolisian. Aturan itu berbunyi: