JAKARTA (TEROPONGSENAYAM) - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, sudah selayaknya kapolri mencopot kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charlyan.

Paling tidak, lanjut dia, ada beberapa alasan kenapa kapolda Jabar tersebut layak dicopot.

"Pertama, Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta masa mengimbangi massa FPI pada hari kamis dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir," ungkap politisi Gerindra ini melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (17/01/2017).

Kedua, terang dia, memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa.

"Ketiga, pada hari kejadian yakni hari Kamis, polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMBI membawa balok dan senjata tajam (padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri)," tandasnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengrusakan mobil oleh oknum GMBI.

"Kapolda Jabar membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 yang diatur oleh UU, dan polisi Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPI," bebernya.

Bahkan, Sodik menduga Kapolda Jabar menyengajakan menengok anggota GMBI yang jadi korban di Tasikmalaya yang butuh waktu sekitar 3 jam ke sana.

"Sementara para korban kebrutalan oknum GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat di RSAl Islam tidak ditengok kapolda. Jarak Mapolda dan RSAI AL ISLAM hanya 10 menit karena berada di jalan yang sama yakni jalan Soekarno Hatta," sesalnya.

Selain itu, terang dia, oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka.

"Sedangkan oknum GMBI dan simpatisannya yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda Jabar," ketus dia.

Tak hanya itu, kata dia, ada kesengajaan pemihakan opini dimana Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang bikin berita hoax.

"Humas Polda Jabar menulis berita hoax di website atau fanpage yang menyebutkan bahwa PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis (yang kemudian dibantah oleh PW Muhamadiyah)," ungkapnya.

Sejalan dengan ketidakadilan ini, sambung dia, humas Polda jabar juga tidak melakukan protap polri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut

"Dengan fakta-fakta ketidakadilan ini maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Jika ini dibiarkan, tegas dia, maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sehingga layak jika Kapolri Tito Karnavian yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjen Pol Anton Charliyan sebagai Kapolda Jawa Barat," pungkasnya. (icl)