JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah angkat suara terkait aksi Plt Gubernur DKI Jakarta Sono Sumarsono yang mencopot ratusan spanduk berisi penolakan menyolati jenazah pendukung penistaan agama yang terpasang di beberapa masjid di Jakarta.
Penurunan spanduk tersebut sebelumnya telah dilakukan sejak hari Sabtu (11/3/2017) kemarin.
"Kemarin hari Sabtu sudah dilaporkan 23 yang dicopot. Sekarang sudah 147 spanduk dicopot," ujar Sumarsono, Selasa (14/3/2017).
Amir menanggapi, penurunan spanduk tersebut tidak akan menyelesaikan akar masalah. Menurutnya, pemasangan spanduk itu hanyalah reaksi dari rangkaian gejala sosial yang terjadi akhir-akhir ini.
"Saya kira itu (mencopot) tidak menjawab persoalan. Sebaiknya asbabun nuzul (sebab musab) dari pemasangan spanduk apa? Ini yang harus dicari tahu dulu. Kalau hanya copot-mencopot itu urusan gampang," kata Amir saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Senin (13/3/2017).
"Kalau (yang menangani) bukan ahlinya ya.. memang repot, yang paling paham soal ini para ulama dan kyai," katanya.
Sebaiknya, kata Amir, Plt Soni terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI, mendudukkan masalah sekaligus merumuskan bagaimana langkah-langkah yang tepat.
"Biar tidak terkesan memihak kepada Paslon tertentu, Plt mestinya menggandeng MUI, DMI dan FKUB DKI. Nanti biar ulama yang menjelaskan kepada masyarakat, bahwa mensholatkan jenazah tidak wajib dilaksanakan di masjid. Tetapi bisa juga di rumah," beber Amir.
Selain itu, Amir juga mengingatkan, bahwa hukum mensholatkan jenazah fardu kifayah.
"Banyak kok kyai dan ulama yang hanya disholatkan di kediamannya, tetapi tetap banyak masyarakat yang datang mensholati," jelas Amir.
Karenanya, Amir menyebut, dari sisi agama mestinya masyarakat juga memiliki pemahaman yang utuh soal sholat jenazah agar tidak kesulitan saat anggota keluarganya ada yang meninggal dunia.
"Itu spanduk kan hanya reaksi masyarakat yang merasa keadilannya terganggu, lantaran Polri dianggap berpihak kepada salah satu paslon. Saya kira, tidak ada pilihan lain Polri yang harus berbenah dan bertindak profesional. Jika tidak, nanti kan tinggal dipasang lagi itu spanduk," jelas Amir.
"Lagian yang resah terhadap spanduk kan yang selama ini mengatakan: 'jangan bawa-bawa agama ke politik?' Lalu kenapa pas sudah mati dan jadi jenazah, baru meributkan syari‘at agama?," cetus Amir.
"Toh, kasus jenazah nenek hindun, ternyata itu tidak sesuai kenyataan kok. Faktanya, yang mengurusi jenazah itu para pendukung Paslon nomor 3," terang Amir.
Karena itu, Amir meminta agar pemerintah jernih dan objektif dalam menyikapi masalah yang muncul.
"Jangan konfrontatif dan asal main copot gitu dong, nanti malah ada reaksi lain lagi dari masyarakat," pesan Amir.
Jenazah Nenek Hindun Diurus Kader PKS dan Diantar Ambulance Anies-Sandi. (icl)
