JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tim Sukses Anies-Sandi menengarai terjadinya mobilisasi massa pada putaran kedua Pilkada Jakarta. Sinyalemen pengerahan massa untuk mencoblos tak bisa dinafikan.
Pemantiknya adalah belum adanya keputusan tenggat penerbitan surat keterangan (Suket) bagi warga yang secara konstitusional memiliki hak pilih, namun tidak mengantongi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Nggak heran kemudian, bila dugaan mobilisasi massa, sebagaimana dugaan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) DKI pada 15 Februari lalu (putaran perdana), bakal terulang lagi nanti," ujar Wakil Ketua Tim Data dan Saksi Anies-Sandi, Ahmad Sulhy, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti, sebelumnya menduga, terjadi mobilisasi massa saat pemungutan suara pada 15 Februari. Dugaan berasal dari signifikannya daftar pemilih tambahan (DPTb) yang memilih menggunakan e-KTP dan Suket.
Sulhy lantas menceritakan proses verifikasi faktual penerima Suket oleh internal tim sukses (timses) paslon nomor 3. Katanya, tim Anies-Sandi menerima 84.591 daftar penerima Suket dari KPU DKI yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI.
Seluruh dokumen diterima bertahap. Fase I Suket data up date tanggal 30 Januari-5 Februari 2017 diserahkan 10 Februari. Tahap II, Suket data up date tanggal 6-12 Februari, diberikan 14 Februari, pukul 12.00. Terakhir, Suket data up date tanggal 13-14 Februari, diserahkan 14 Februari dan setelat-telatnya jam 23.00 WIB.
"Dan kami nggak bisa validasi semuanya, khususnya data yang kami terima H-1 pemilihan (14 Februari, red)," ungkap politisi muda Gerindra ini.
Bagi Sulhy, yang lebih mengherankan bagi penantang petahana itu, ternyata realisasi pemilih kategori DPTb mencapai 237.003, yang terdiri atas pemilih yang menggunakan Suket maupun e-KTP.
"Selisihnya, sekitar 152 ribu. Ini hampir 2,5 persen, kuota surat suara tambahan bagi DPTb," beber Sulhy.
Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada putaran pertama adalah 7.108.589 pemilih. Sehingga, total surat suara tambahan sebanyak 177.715 surat suara.
Meski batas akhir penerbitan Suket belum ditetapkan, eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu heran dengan jumlah penerima Suket per 26 Maret yang mencapai sekitar41 ribu orang.
"Lucunya lagi, berdasarkan pengecekkan KPU DKI, ditemukan ada banyak pemilih ganda," ungkapnya.
"Kami juga sangat menyesalkan sikap Bawaslu yang tidak menghadiri Rakor (Rapat Koordinasi) Penyisiran Data Temuan di KPU DKI. Padahal, semua KPU kota/kabupaten mengharapkan rekomendasi, bahkan fatwa, untuk menghapus pemilih invalid dalam DPT putaran dua," imbuh Sulhy. (plt)
