JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aksi pengusiran Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai salat jumat di Masjid Jami Al' Atiq, Tebet, Jakarta Selatan, (14/4/2017) siang tadi menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Salah satu di antaranya, Wakil Sekretaris jenderal (Wasekjen) PBNU, Hery Haryanto Azumi.

Menurut Hery, aksi pengusiran itu tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, kedatangan mantan Wali Kota Blitar tersebut semata-mata untuk menjalankan ibadah.

"Tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi karena alasan politik," tandasnya, di Jakarta, Jumat (14/4/2017.

Lebih lanjut mantan Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menjelaskan, aksi yang dilakukan sekelompok orang itu jelas jauh dari nilai-nilai keislaman.

"Karena ini wajib, seharusnya kita semua berusaha mengajak orang untuk salat jumat. Bukan sebaliknya mengusir orang yang mau melaksanakan salat jumat," ujar pria asal Trenggalek, Jawa Timur ini.

Hery juga mengatakan, saat ini sejumlah kalangan tengah berupaya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang toleran.

"Makanya, aksi seperti itu bisa merusak upaya dan kerja keras kita dalam menciptakan kehidupan yang toleran. Aksi intolerasi dipastikan akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita," tuturnya.

Menurut pria dua anak ini, intoleransi cenderung pada praktik radikal.

"Itu yang saya maksud, intoleransi dapat menghancurkan bangsa dan negara. Lihat Suriah, Libya, Yaman dan negara-negara gagal di Timur Tengah yang lain," tandasnya.

Hery pun mengajak segenap warga untuk melestarikan praktik-praktik keagamaan moderat yang telah menjadi tradisi dan ikon bangsa Indonesia sejak lama.

Islam merupakan faktor positif dalam pembangunan karakter dan bangunan negara. Itu sebagaimana terpatri dalam adagium "cinta tanah air adalah perwujudan iman seorang muslim" atau Hubbul Wathan Minal Iman.

Diketahui, aksi kurang terpuji ditunjukkan sejumlah orang usai menjalankan salat jumat di Masjid Jami Al' Atiq. Tanpa alasan yang jelas, mereka mengusir Cawagub Djarot yang menjalankan salat jumat di rumah ibdah umat muslim tersebut.

"Kalau Jumatan (salat Jumat) itu bebas di manapun, di masjid manapun. Kita bebas memilih. Dan kami akan selalu cari masjid yang satu arah dengan acara berikutnya," kata Djarot.

Terkait aksi pengusiran dari takmir dan beberapa jamaah masjid, kata Djarot, sebagai bukti masjid sudah dipakai untuk keperluan politik praktis.

Djarot pun menyebut bahwa hal tersebut meniru pola di negara lain. "Itulah bukti adanya politisasi masjid untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Mungkin meniru pola di negara lain," sebut Djarot. (icl)