Jakarta
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 18 Apr 2017 - 09:59:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Aksi Bagi-bagi Sembako Memanas, Gerindra Minta KPU Diskualifikasi Ahok-Djarot

90MuhammadSyafiiGerindra.jpg
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i atau biasa disapa Romo meminta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 cagub-cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat dari Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Permintaan ini menyusul aksi bagi-bagi sembako oleh Timses pasangan tersebut.

Pernyataan Romo merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Nomor 9 Tahun 2016 pasal 88 ayat 1 poin a. Pasal ini berbunyi Pasangan calon dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara, dikenakan sanksi pembatalan.

Menurut dia, tim sukses atau tim kampanye Ahok-Djarot telah terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masih dengan membagi-bagikan sembako pada saat masa tenang kampanye.

"Harus didiskualifikasi kalau memang KPU dan Bawaslu independen," kata Syafi'i kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Bila tidak ada keputusan tegas, Romo menilai hukum di Indonesia telah mati.(plt)

tag: #pilkada-jakarta-2017  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...