JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengaku miris dengan terjaringnya pejabat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam operasi tangkap tangan KPK.

“Kalau memang benar bahwa yang menjadi objek adalah suap supaya status laporan keuangan Kemendes menjadi WTP, ini yang akan menjadi perhatian kami," ujar politisi NasDem itu saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/05/2017).

Menyikapi persoalan tersebut, lanjut dia, pihaknya akan segera memanggil para pejabat BPK guna dimintai penjelasannya terkait kasus ini.

"Kami akan segera memanggil jajaran Ketua dan anggota BPK mengenai hal ini, dan tentunya akan kita bahas bagaimana celah seperti ini bisa ditutup," ungkap Donny.

Kedepan, Donny berharap pemberian predikat WTP harus benar-benar selektif dan tidak terkesan seperti diobral.

"Seharusnya menurut saya WTP ini harusnya bukan tujuan akhir daripada sebuah Kementerian atau Lembaga, seharusnya WTP harus disertai dengan tingkat kinerja. Jadi WTP bukan lagi sebagai satu-satunya acuan bagi Stakeholder untuk menilai sebuah lembaga atau kementerian. Paradigma ini yang harus kita ubah," tandasnya.

Donny pun mengamini saat ditanya apakah kasus tertangkapnya pejabat BPK berimplikasi pada lembaganya.

"Berdampak itu sudah pasti, predikat WTP atau lainnya jadi dipertanyakan, betul WTP atau jadi-jadian," sindir dia.

Meski demikian, kata dia, pihaknya tetap melihat kasus ini dalam konteks yang proporsional.

"Perlu pendalaman untuk masalah ini, dan kita harus pisahkan antara individu dan lembaga. Menurut saya tidak ada yang salah dengan lembaga BPK, tergantung dengan SDM-nya, apakah benar-benar bekerja profesional atau tidak," pungkas dia.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua auditor BPK dan pejabat Kemendes yang diduga melakukan praktek suap terkait pemberian predikat WTP.(yn)