JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemprov DKI hanya memberikan Rp 1 trilun untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menjalankan program kerja pada APBD 2018. Keputusan membuat Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik meradang.

Taufik menyatakan, angka tersebut sangat tidak rasional karena 2018 pasangan yang diusung Gerindra-PKS itu menjalankan penuh roda pemerintahan. Bahkan, itu sama saja telah mengkhianti warga Jakarta.

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Daerah Provinis (Sekdaprov) DKI jangan melawan amanat rakyat," kata Taufik saat dihubungi, Selasa (13/6/2017).‎

Dia menjelaskan, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 harus diberikan kepada Anies-Sandi karena sudah sesuai dengan ketentuan. Apalagi, kedepan roda pemeritahan merupakan tanggungjawab keduanya, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi. ‎

"Jangan melawan amanat rakyat. Kembalikan, RKPD 2018 berdasar RPJMD 2017-2022, di sana terdapat visi-misi Anies-Sandi secara utuh," tegas dia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menambahkan, sudahlah fase lalu pemerintahan Ahok-Djarot selesai. Karena itu, filosofi Gubernur-Wakil Gubernur DKI berbeda dalam hal menjalankan pemerintahan.

"Jangan aneh-aneh dah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Masak, tidak mengerti aturan sih," tegas dia.

"Sudah berulang kali saya jelaskan soal aturan itu RKPD dan RPJMD masak tidak mengerti juga," sesal Taufik.(yn)