JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga mengapresiasi pelantikan Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta definitif.

Meski hanya empat bulan berkuasa di Balaikota, namun Rico mengingatkan Djarot agar tak lengah dalam mengawasi sepak terjang pejabat Pemda, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah.

Menurut Rico, dalam pelaksanaan APBD 2017 sangat rentan penyimpangan.

"Jangan sampai lelang APBD 2017 dilakukan asal-asalan, yang berpotensi menjadi kasus hukum di kemudian hari," kata Rico di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2017).

Proses lelang APBD 2017 yang mencapai Rp 70,1 triliun diketahui akan berakhir pada September mendatang, atau satu bulan menjelang Djarot lengser untuk digantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Karena APBD itu rawan dimanfaatkan pemborong, panitia lelang, bahkan pejabat teras DKI," ujar Rico.

Menurut Rico, wajar apabila Djarot harus fokus mengontrol Saefullah. Karena selain memangku jabatan Sekda DKI, pria asli Betawi itu juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Karena apabila terjadi kecurangan APBD yang dilakukan KPA, berpotensi menyeret gubernur," ujar alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Terlebih, Saefullah kerap bolak balik diperiksa aparat penegak hukum dalam beberapa kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.

Selain itu, publik tentu belum lupa peristiwa pembatalan pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV pada Jumat, 27 November 2015, di Balai Kota.

Saat itu, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mensinyalir Saefullah sengaja menyisipi ratusan calon lurah dan camat untuk dilantik tanpa sepengetahuannya.

Karena itulah jika kelak Djarot tersandung kasus hukum selama empat bulan menjadi DKI 1, sebagai sesama alumni GMNI, Rico mengaku sangat prihatin.

"Saya berharap Djarot lebih berhati-hati. Apalagi sejumlah kasus Ahok saat ini sedang diusut penegak hukum," pungkas Rico.‎ (icl)