JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengusulkan rembug nasional bidang pendidikan guna menyikapi kebijakan fullday school (sekolah penuh) selama lima hari. Ibas juga mengingatkan penerapan kebijakan tersebut pada tahun ajaran 2017/2018 tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
"Tentu kita memberikan perhatian serius. Niat baik memajukan pendidikan di Indonesia harus kita dukung. Namun sejauh mana Kemendikbud telah mengkaji kebijakan tersebut. Apakah sudah secara komprehensif atau belum. Membangun karakter anak didik di sekolah tidak serta merta menambah jam belajar siswa dan justru mengorbankan waktu bersosialisasi bersama lingkungan dan bersama keluarga," kata Ibas kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/6/2017).
Anggota Komisi X DPR ini juga mengingatkan agar Kemendikbud terus melakukan sosialisasi secara maksimal dan melakukan sinkronisasi kebijakan sesuai dengan aspirasi sejumlah elemen terkait kebijakan tersebut.
"Kita sepakat upaya untuk membangun karakter generasi penerus yang berkualitas. Tapi apakah sudah memperhatikan dampak sosiologis anak, orang tua, keluarga, guru, dan bagaimana menyikapi penolakan dari sebagian elemen masyarakat yang merasa kebijakan tersebut belum tepat? Jadi silakan ada rembug pendidikan nasional agar sinkron antar lembaga, antar aturan agar tidak menimbulkan kekhawatiran," paparnya.
Menurut Ibas, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya membangun karakter anak didik telah diamanatkan melalui kebijakan K-13, dimana seluruh mata pelajaran diarahkan untuk membentuk murid agar mempunyai Kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan. Dalam membangun wawasan kebangsaan dan kebhinekaan, K-13 dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) telah diperluas menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan pendekatan studi-studi aktual sehingga siswa dapat memahami implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD, Kebhinekaan dan NKRI.
Selain memaksimalkan sosialisasi dan mendengarkan aspirasi elemen masyarakat, Ibas juga mendorong kebijakan sistem sekolah delapan jam tidak memberatkan pihak sekolah seperti guru, orang tua dan anak didik.
"Keberpihakan kepada orang tua dan siswa harus diperhatikan. Jelas jangan sampai menambah beban anggaran sekolah yang pada akhirnya membebani orang tua siswa. Harus jelas target dalam setiap tahapannya," tambahnya.
Terakhir, Ibas menegaskan, Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui rapat kerja Komisi X dengan Mendikbud soal kebijakan fullday school pada tahun 2017/2018. (plt)