JAKARTA [TEROPONGSENAYAN] – Saat ini Pancasila sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan hal positif karena menandakan semakin banyak orang yang sadar untuk mengembalikan gaya hidup bangsa ini ke Pancasila.
Perhatian yang sangat besar bahkan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan kampanye ‘saya pancasila’ dan ‘sayaindonesia’. Terakhir, Presiden membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP).
Namun, Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional [Kapustanas] Universitas Nasional [Unas] Iskandarsyah Siregar mengingatkan agar Pancasila sebagai dasar negara tidak disusupi paham liberalisme. ‘’Pelurusan definisi dan interpretasi Pancasila sangat perlu untuk dilakukan agar Pancasila tidak disalahsikapi apalagi sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,’’ kata Iskandar.
Hal itu dungkapkan saat menjadi keynote speaker acara Bimbingan Teknis DPRD Kerjasama LPPM Universitas Nasional, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara [PPU], Kalimantan Timur di Jakarta, Rabu (21/6/2017). Menurut dia, jangan sampai muncul liberalisasi definisi Pancasila. Semua bebas menginterpretasikan Pancasila sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
‘’Bahaya itu. Kalau semua bebas teriak ‘Saya Pancasila’, nanti ada bandar narkoba atau pesakitan LGBT teriak Pancasila kemudian dimaknai bahwa Pancasila menerima perilaku dan paham sesat seperti itu. Bisa rusak bangsa ini,’’ tegas Iskandarsyah.
Dia menjelaskan, setiap sila dalam Pancasila harus dirumuskan dengan jelas dan tepat. Jangan sampai muncul kesewenangan dan kekeliruan definisi Pancasila. Harus jelas apa yang dimaksud dengan KeTuhanan Yang Maha Esa. Apakah benar artinya Tuhan yang nomor satu? Kalau betul, maka seseorang yang mengaku Pancasilais harusnya menerapkan hal tersebut secara nyata dalam kehidupannya.
‘’Jangan tiba-tiba ngaku Pancasilais tapi teriak jangan bawa-bawa agama dalam bernegara. Begitupun sila-sila yang lain harus dimaknai dan diwujudkan dengan tepat.”, ujarnya.
Iskandarsyah pun mengusulkan agar segera dilakukan penyamaan persepsi tentang Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan melibatkan seluruh stakeholder bangsa Indonesia. Baiknya Presiden segera mengundang perwakilan stakeholder bangsa ini. Dari pihak agamawan, ilmuwan, TNI, raja sultan, dan dari kaum profesi. Rumuskan definisi dan implementasi Pancasila dengan musyawarah untuk mufakat bersama para pemangku amanah bangsa tersebut.
‘’Wujudkan Pancasila dalam bentuk strategi, taktik, dan model agar bisa langsung diterapkan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Jangan sampai Pancasila berhenti dalam tataran kata mutiara saja,’’ tuturnya.
Terkait dengan dibentuknya UKP PIP oleh Presiden, Iskandarsyah menyatakan, pemerintah harus bijaksana dalam hal ini. UKP PIP pun harus memahami ketidaksempurnaan pemahamannya tentang Pancasila. Teori apapun harus diuji. Termasuk rumusan Pancasila menurut UKP PIP dan pemerintah. Jangan sampai terjadi arogansi pendefinisian Pancasila yang berujung asumsi terjadinya politisasi Pancasila.
‘’Saya percaya semua pihak harusnya bijaksana dan membebaskan dirinya dari kepentingan tertentu demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang madani,’’ tutur penggagas kelompok Konstuktor NKRI ini. [b]
