JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan, terus menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan salah satunya dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, pemindahan ibukota itu bukanlah proses yang gampang sebab butuh persiapan setidaknya 10 tahun lebih sampai benar-benar selesai.
Apalagi, fasilitas di Kalimantan belum selengkap dengan yang ada di Jakarta. "Tidak mungkin hanya dua departemen saja pindah ke sana, ke Kalimantan. Ndak mungkin lah, musti lengkap betul baru pindah karena saling berhubungan pemerintah ini," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat (7/7/2017).
Jarak perpindahan ibukota juga perlu diperhatikan. Jusuf Kalla mencontohkan, pusat pemerintahan Malaysia hanya pindah sekitar 30 kilometer dari Kuala Lumpur. Namun yang pindah hanya kantor kementerian saja, sedangkan kantor parlemen, angkatan bersenjata, dan Mahkamah Agung Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur.
Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan memang masih dikaji oleh pemerintah. Terutama karna wilayah Indonesia yang sangat luas. Umumnya negara yang mempunyai ibukota kecil merupakan negara federal seperti Australia, Amerika, Myanmar, dan Malaysia.
"Malaysia itu federal, yang urusan pengusaha itu tidak pernah berhubungan lagi dengan pusat tetapi berhubungan dengan pemerintah daerah," kata Jusuf Kalla.
Menurut Jusuf Kalla, setelah ada otonomi daerah sebetulnya Indonesia sudah bisa menjalankan sistem seperti negara-negara federal tersebut. Namun pada praktiknya semua urusan masih dipegang oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, Jusuf Kalla mengapresiasi upaya besar rencana pemindahan ibukota ini. Hanya saja, rencana tersebut harus dikaji dengan seksama dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini.
"Tapi ini suatu upaya besar betul yang harus dikaji dengan betul khususnya dalam keadaan sekarang ini, dimana keuangan negara tidak terlalu baik, tidak berarti tiba-tiba tahun depan mau pindah, tidak," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menambahkan, perlu dipikirkan juga pembangunan fasilitas bagi para pegawai pusat yang berjumlah sekitar 900 orang. Pemindahan ibukota membutuhkan membutuhkan dana yang besar sehingga tidak mudah. Menurut Jusuf Kalla, pemindahan ibukota jangan hanya karena alasan mengurangi macet dan banjir saja.
"Kalau macet ya selesaikan macetnya bukan selesaikan ibukotanya, perbaiki dan percepat MRT, LRT, percepat bus. Kalau banjir ya perbaiki drainase, karena kalau pindah pun pasti tetap banjir juga kalau kita tidak perbaiki drainase dengan cepat," kata Jusuf Kalla. (aim)
