Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Minggu, 16 Jul 2017 - 08:33:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Dikelola Pemprov DKI, Penanganan Sampah Bantar Gebang Makin Amburadul

34bantar-gebang.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Genap satu tahun sudah pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat, diambil alih dan dikelola Pemprov DKI dengan label swakelola.

Namun, pengelolaan sampah yang disetor rata-rata 7.000 ton per hari itu dinilai justru semakin amburadul.

Hal itu tampak dari beberapa masalah yang kerap terjadi di lapangan. Antara lain antrean truk yang mengular hingga Jalan Raya Narogong, pembuangan air limbah yang mencemari Kali Asem, serta lokasi pembuangan yang tidak tertutup cover soil.
Demikian disampaikan Nasir, salah seorang tokoh masyarakat Bantar Gebang, saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Jumat (15/7/2017).

"Sekarang kondisi TPST Bantar Gebang makin bau dan berantakan. Belum lagi lalat semakin banyak sehingga sangat mengganggu pemukiman warga," kata Nasir.

Menurutnya, dampak lain swakelola TPST Bantar Gebang yakni tidak lancarnya pembayaran kompensasi atas bau tak sedap dari TPST.

Uang 'kompensasi bau' yang dianggarkan dalam dana bantuan dari Pemprov DKI itu kerap terlambat cair.
Padahal, uang kompensasi itu sangat diperlukan sebanyak 17.776 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di sekitar lokasi TPST.

Adapun dana yang dialokasikan untuk kompensasi bau mencapai Rp 70 miliar. Setiap KK, berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 200 ribu per bulan. Namun, berdasarkan prosedur, pengambilannya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

"Hal ini sangat berbeda saat TPST masih dikelola swasta (PT Godang Tua Jaya), dimana uang kompensasi tidak pernah telat cairnya," ujar Nasir.

Selain itu, selama menjadi pengelola TPST Bantar Gebang, PT GTJ juga rutin mengadakan bakti sosial, sehingga sangat membantu warga sekitar, terutama yang berdomisili di tiga kelurahan di Kecamaran Bantar Gebang.

Nasir mengharapkan saat Anies Baswedan-Sandiaga Uno memimpin ibukota swakelola TPST Bantar Gebang bisa dikaji ulang.

"Lebih baik pengelolaan kembali diserahkan kepada swasta, karena jauh lebih baik," terang Nasir.

Disisi lain, lanjut Nasir, pemberian BPJS Kesehatan untuk ribuan pemulung TPST Bantar Gebang juga hanya janji surga.‎ "Buktinya janji pemberian BPJS Kesehatan hingga kini tidak pernah terealisasi," sesal Nasir.(yn)

tag: #dki-jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...