JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah bersikukuh mengusulkan ambang batas presiden (presidential threshold/PT) sebesar 20 persen dan 25 persen suara sah nasional di RUU Pemilu. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga, sikap pemerintah tersebut sebagai upaya menjegal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang berencana maju kembali saat Pilpres 2019.

"Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," kata Fadli di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menyatakan, dugaannya ini bukan tanpa alasan. Sebagai ia melihat gelagat pemerintah bersikeras untuk menetapkan presidential threshold sesuai keinginannya karena telah berhitung koalisi partai di pemerintahan.

Apalagi ditambahkannya, basis pencalonan Pemilu 2019 dilakukan berdasarkan data suara pemilu sebelumnya.

"Masalahnya mereka memakai threshold yang lama, yang sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai, Pilpres 2014. Secara logika akal sehat sudah tidak masuk akal. Kecuali dia tidak serentak," ujarnya.(yn)