JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan pihaknya masih memperjuangkan ambang batas calon presiden (Presiden Treshold) sebesar nol persen.

Ia menjelaskan alasan pihaknya masih memperjuangkan Presiden Treshold sebesar nol persen karena merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan serentak.

"Kalau kita menyimak yang menjadi keputusan MK. Jadi harusnya pembicaraan PT tidak ada lagi, seharusnya. Tapi kan ini dipaksakan sebagai keputusan politik bukan keputusan hukum kontitusional kita, ketatanegaraan kita," kata Fadli Zon di komplek parlemen, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Fadli pun curiga sikap pemerintah dan partai politik pengusungnya yang ngotot agar Presiden Treshold sebesar 20-25 persen untuk menjegal calon presiden lain untuk maju sehingga hanya ada calon tunggal pada Pemilu 2019.

"Jelas kok arahnya ini mau dibikin semacam calon tunggal. Partai-partai itu mau membikin calon tunggal, kalaupun ada ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal pak Prabowo. Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," katanya.

Lanjutnya, keputusan Presiden Treshold dalam RUU Pemilu akan diputuskan pada rapat paripurna Kamis besok (20/7) dengan mekanisme voting. Jika kalah dalam voting tersebut, Fadli memastikan pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentu kita akan tempuh semua langkah- termasuk melakukan Judicial Review di MK dan cara-cara yg lain supaya demokrasi kita tetap dalam aturan," tandasnya. (icl)