JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso geram dengan langkah Kementerian BUMN yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indoensia (KAI) tanpa melalui mekanisme yang benar.

Kementerian BUMN mengajukan PMN sebesar Rp 2 triliun untuk proyek LRT tahun anggaran 2017 langsung ke Badan Anggaran (Banggar) tanpa melalui Komisi VI.

Demikian pertanyaan tersebut dilontarkan Bowo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT KAI Edi Sukmoro, Dirut PT Djakarta LLyod, Suyoto dan Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembanganan Usaha Kemeneg BUMN, Aloysius Kiik Ro dengan agenda usulan PMN di ruang rapat Komisi VI Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (18/7/2017).

"Komisi VI sayangkan pengajuan PMN untuk PT KAI oleh kemenegBUMN tanpa melalui mekanisme yang benar, apalagi PT KAI inikan hanya operator. Lalu yang jadi pertanyaan juga, Apa dasar kemeneg BUMN kok tiba-tiba ngajuin PMN langsung ke Banggar. Harusnya kan melalui Komisi VI," kata Bowo.

Tak hanya itu, Bowo juga mendesak agar Kementerian BUMN melalui Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usahanya Aloysius Kiik Ro menjelaskan alasan pengajuan PMN ke Banggar.

"Tolong dijelaskan agar tak terulang lagi. Siapa yang menerima di Banggar dan siapa yang ketok. Perlu diingat sekalipun diketok Banggar kalau gak disetujui Komisi VI, percuma," tegas politisi Golkar itu itu.

Lebih lanjut Bowo mengaku tak habis pikir dengan langkah Kementerian BUMN yang mengajukan modal kembali untuk PT KAI.

"Kita sayangkan anggaran PMN 2015 yg kita setujui Rp 44 triliun lebih itu untuk 20 BUMN baru terealisasi 59 persen secara keseluruhan. Jadi pertanyaan Kita kenapa gak terealisasi semuanya. Belum terealisasi semuanya kok sudah minta PMN lagi?," ungkap Bowo.

Jadi, tanya dia, apa alasan PT KAI mengajukan PMN kembali.

"Mengapa PT KAI minta PMN lagi, mengapa PT KAI tidak bisa menggunakan anggaran PMN 2015," ketus Bowo.(yn)