JAKARTA ( TEROPONGSENAYAN)--Politisi Partai Gerindra Abdul Wachid menegaskan, dana haji tidak bisa digunakan untuk kepentingan investasi.

Jika hal itu dilakukan, lanjut dia, dikhawatirkan pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa menjalankan pemerintahan sampai 2019.

Demikian disampaikan Wachid saat menanggapi rencana pemerintahan Jokowi yang akan menggunakan dana haji untuk investasi.

"Dana yang sudah diniatkan untuk ibadah haji tidak boleh dipinjam sementara untuk kebutuhan lain. Kalau sampai terjadi Allah akan menggagalkan haji orang tersebut. Oleh karena itu saya justru khawatir Presiden Jokowi akan kena laknat Allah, berhenti dan bisa di-impeachment (makzulkan)," tandas ketua DPD Gerindra Jateng itu melalui siaran persnya di Jakarta, Jumat (28/07/2017).

Menurut Abdul, berdasarkan informasi yang ia ketahui dari sejumlah media massa, Presiden Jokowi meminta Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar menginsvestasikan dana haji hingga Rp 100 triliun untuk infrastruktur.

"Kalau ini benar dilaksanakan. Ini tidak benar dan sangat berbahaya pemerintahan Jokowi," tegasnya.

Sebaiknya, saran dia, karena dana tersebut milik umat, Jokowi harus minta fatwa ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Dan yang lebih penting lagi Presiden harus minta izin dulu kepada pemilik dana boleh apa tidak? Meskipun untuk kebutuhan negara. Tidak bisa Presiden sewenang-wenang. Contoh negara mau membangun jalan, kalau tanah rakyat kena jalan harus izin dan ada ganti untung," pungkasnya.(yn)