JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya (Partai Bulan Bintang, Red) menolak wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengelolaan dana haji. Seperti diberitakan sebelumnya, presiden ingin menggunakan dana abadi umat itu untuk membiayai proyek infrastruktur.

"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak. Apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut," ujar Yusril dalam keterangan tertulis Sabtu (29/7/2017).

Menurut Yusril, ‎pemerintah sebaiknya dalam memutuskan wacana harus bicara dengan DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam. Tujuannya jelas, supaya tidak menjadi polemik baru di masyarakat.

‎Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menduga, Presiden Jokowi punya wacana menggunakan dana haji untuk infrastruktur Karena kesulitan menghimpun dana. Sementara, utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. "Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.‎ Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk melakukan subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Sementara, anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, pihaknya siap menjalankan instruksi Presiden. Kata dia‎, dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, atau 80 persen dari total dana haji.(aim)