JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, klarifikasi masyarakat miskin di Indonesia, tidak bisa berpijak lagi pada garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan yang dibuat pemerintah.

"Karena itu hanya tameng sistem ekonomi yang gagal. Contohnya, seorang guru dengan pendapatan di atas Rp 4 juta per bulan masih harus gali lobang, tutup lobang. Seorang petani yang tidak pernah makmur meski punya tanah yang subur karena pendapatannya sudah tergadai, bahkan sebelum panen," tandas ketua DPP Gerindra itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (01/08/2017).

"Lalu, seorang buruh-bangunan yang tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarganya meski bekerja lebih dari 8 jam per hari. Sementara itu di tempat lain, ada orang-orang yang meski ongkang-ongkang kaki tapi terus menumpuk kekayaan miliaran rupiah," sambung Legislator dapil Jabar IV itu.

Menurutnya, kemiskinan adalah soal seberapa besar rakyat menguasai kekayaan nasionalnya. Serta seberapa kuat rakyat mampu berdiri di bawah kaki sendiri.

"Dan lagi-lagi itu tak bisa dijawab oleh sistem ekonomi yang dijalankan selama ini. Jadi, solusinya satu: ubah sistem ekonomi yang sesuai dengan semangat yang ada pada Pasal 33 UUD 1945," tandas dia.

"Sebab, akar masalanya dari situ. Tanpa itu, kita akan terus berada pada siklus yang sama. Siklus yang sesat dan memiskinkan," tegasnya.

Sekedar Informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 6.900 orang menjadi 27.771,22 juta orang pada Maret 2017 dari 27.764,32 juta orang pada September 2016.

BPS mempaparkan, bahwa faktor penyebab bertambahnya masyarakat miskin karena telah terjadi hambatan dalam distribusi beras sejahtera (rastra) ke rakyat. (icl)