JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPR sempat mengusulkan kenaikan anggaran Rp 7,2 triliun pada sidang paripurna April 2017 lalu. Namun, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah adanya angka tersebut.
Anton menyebutkan DPR mendapatkan anggaran untuk tahun 2018 sekitar Rp 5,73 triliun. Dengan pembagian untuk dewan Rp 4 triliun dan sekretariat Rp 1,7 triliun.
Menurut Anton, kalaupun nanti ada kenaikan anggaran, maka hal itu akan digunakan untuk penataan kawasan DPR, seperti pembangunan apartemen bagi anggota dewan dan ruang kerja.
"Penataan dulu. Saya kan sudah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI lebih bagus dari kamar DPR," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).
Anton mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut soal pembangunan gedung. Baru pembicaraan penataan dan gambar.
"Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," ucap Anton.
Dia juga menekankan di seluruh dunia hanya DPR RI yang bangunannya paling kecil. "Di seluruh dunia ini hanya DPR RI yang paling kecil," tambahnya.
Sebelumnya dalam rapat paripurna tentang laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2018 pada Kamis (6/4) lalu, BURT mengajukan anggaran sebesar Rp 7,2 T. Saat itu, usulan dibacakan oleh Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar.
Dia menyampaikan, total usulan anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 7.246.516.298. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk untuk satuan kerja (satker) Dewan sebesar Rp 4.870.544.977.000. Hasrul menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp 1.158.260.928.00 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.712.284.039.000.
Kemudian alokasi anggaran untuk satker setjen sebesar Rp 2.375.971.321.000, yang terbagi menjadi dua program. Yakni program manajemen pelaksana teknis lainnya Setjen DPR sebesar Rp 2.324.869.870.000 dan program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp 51.101.451.000.
"Untuk satker Dewan dialihkan pada program pelaksana DPR dan program penguatan kelembagaan DPR. Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhinya, mengingat usulan RKA DPR tahun anggaran 2018 ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN Tahun 2017," tutur Hasrul pada sidang paripurna itu.(yn)
