JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sejumlah catatan negatif ditorehkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Direktur Indef Enny Sri Hartati menyebut salah satu diantaranya adalah minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta dampak-dampak dari tekanan biaya kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah. Karena itu pemerintah harus bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.

Menurut Enny, memang ada program jaring pengaman dari pemerintah seperti kartu sehat, kartu Indonesia pintar, dan kartu sejahtera. Namun, data pemerintah menunjukkan, masih ada 27,7 juta masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Jumlah tersebut dengan standar minimal pendapatan kurang dari Rp 400 ribu per bulan. "Misalnya mengikuti standar internasional yang USD 2 per orang, mungkin bisa mencapai 70 juta orang yang miskin," ujarnya, Rabu (17/8/2017).

Enny melanjutkan, janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga belum terealisasi. Sekalipun dengan indikator yang sangat minimal. Pengurangan orang miskin dalam setahun tidak sampai 1 juta orang. Dia memerinci, tahun lalu ada 28 juta orang miskin. Sedangkan tahun ini 27,7 juta. Jumlah itu terlampau kecil jika dihitung dalam kurun waktu setahun. "Itu pun diukur dengan standar minimal, (pendapatan) di bawah Rp 400 ribu per bulan. Hari gini emang ada orang bisa hidup Rp 400 ribu per bulan?" tanya dia.

Masyarakat miskin yang hidup di pedesaan dan pesisir dengan mata pencaharian petani dan nelayan ataupun buruh juga belum tersentuh kebijakan pemerintah. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan subsidi dalam jumlah yang besar. (aim)