JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- PT Pertamina (Persero) terus mewujudkan harga BBM satu atap yang menyasar daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Dengan program tersebut harapannya tidak ada lagi disparitas harga yang sangat tinggi antara Pulau Jawa dengan Luar Jawa.
Sampai dengan Agustus 2017, Pertamina sudah membangun lembaga penyalur di 24 titik untuk dilayah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik. "Target kami sampai dengan akhir tahun adalah membangun lembaga penyalur BBM di 54 titik. Sebanyak 30 titik lagi sedang diwujudkan," kata Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar, di sela-sela pameran Indonesia Business & Development (IBD) Expo 2017, Rabu (20/9/2017) di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan.
Menurut Iskandar, program harga BBM satu atap bertujuan untuk menciptakan harga yang sama antara pulau Jawa dan luar Jawa melalui lembaga penyalur. "Dalam dua bulan di tahun ini kami juga sudah mencapai 17 titik terutama di perbatasan Kalimantan Tengah," katanya.
Iskanda mengakui pola distribusi BBM tersebut menggunakan tiga moda yaitu mobil tangki, kapal kecil yang lalu dibawa sampai ke pedalaman, kemudian dari pedalaman diangkut dengan menggunakan motor-motor trail. "Semua biaya kita yang tanggung," katanya.
Seperti diketahui, sebelum adanya program tersebut, harga BBM lebih mahal karena belum ada penyalur resmi. Hal ini dikarenakan kebutuhan BBM nya kecil sehingga harga keekonomian belum layak. Untuk itu perlu membangun lembaga penyalur di wilayah yang belum terdapat penyalur.
Selain itu, Pertamina juga terus meningkatkan storage capacity lembaga penyalur di wilayah terpencil termasuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur darat, laut dan dermaga oleh pemerintah. Program 1 harga dijalankan untuk dapat menyediakan BBM di wilayah 3T dengan harga sesuai ketentuan pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan.
Tahun 2018, Pertamina menargetkan lembaga penyalur di 50 titik di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang terbatas. Sementara tahun 2019, Pertamina menargetkan bisa menambah 46 titik lembaga penyalur dengan wilayah infrastruktur darat dan laut yang cukup sulit.
Adapun kendala duntuk pelaksanaan program ini karena masih ada wilayah yang belum ada lembaga penyalur khususnya daerah 3T. Selain itu infrastruktur jalan darat yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam pengiriman BBM sehingga harus menggunakan armada angkatan laut dan darat.