JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai, usulan Djarot Saiful Hidayat agar kedepan gubernur DKI dipilih DPRD sama saja mengkhianati ambisi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Djarot lupa, kalau Pilkada langsung merupakan kepentingan politik PDIP saat Megawati menjabat presiden," kata Amir, Senin (25/9/2017).
Hal itu terlihat jelas dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang disusun saat Megawati menjadi Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
UU Nomor 32 Tahun 2004 itu menjadi cikal bakal digelarnya Pilkada langsung.
"Megawati saat itu boleh jadi bermimpi meniru pola Golkar zaman Orba (Orde Baru) yang sukses menguasai jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia. Namun mimpi dia terbilang gagal," ujar Amir.
Amir juga berpendapat, usulan Djarot tersebut secara langsung dapat diartikan strategi PDIP yang selama ini dilakukan salah.
Soal Pilkada DKI 2017 yang gaduh, lanjut Amir, semata-mata akibat ulah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang doyan menghina agama Islam.
"Buktinya Pilkada DKI 2012 berjalan aman dan damai, sebelum dan sesudah pencoblosan. Padahal berlangsung dua putaran," terang Amir.
Sebelumnya, Djarot menilai Pilkada DKI telah menimbulkan kegaduhan politik yang meluas secara nasional. Karenanya Djarot mengusulkan Gubernur Jakarta diusulkan presiden untuk kemudian dipilih DPRD DKI.
Selain itu, alasan lain yang mendasari usulan itu adalah agar kebijakan pemerintah pusat dapat menyatu dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan saat forum discussion group (FGD) Perubahan RUU Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, Rabu (20/9/2017).(yn)