JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN 2018 terkesan kurang sistematis.

"Dalam lampiran I RUU APBN 2018 (buku I) Sistematika Rincian Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dan program, terkesan kurang sistematis dan loncat-loncat," kata Fuad di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Menurut dia, ada beberapa indikasi RUU APBN 2018 kurang sistematis.

"Pertama, dimulai dari lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, BPK, MA tapi tidak memasukan KY, MK dan DPD. Kemudian diikuti dengan Kejaksaan Agung dan kementerian-kementerian lalu kemenko-kemenko tetapi juga belum semua kemenko dan banyak lagi," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam RUU tersebut juga tidak ada kesamaan penomoran pada setiap kementerian/lembaga.

"Demikian pula dalam penomoran (kode anggaran) masih tanda tanya untuk kementerian/lembaga yang berbeda-beda dalam buku I, II, dan III dalam Buku RAPBN 2018 itu. Menurut saya sebaiknya disamakan," kata dia.

Sebaiknya, saran dia, pemerintah dapat menjelaskan kepada publik tentang acuan dalam menyusun urutan-urutan Kementerian/lembaga dalam RUU APBN 2018.

"Barangkali dapat dijelaskan panduan apa yang dipakai dalam menyusun urutan-urutan Kementerian/lembaga agar tidak terkesan ditulis berdasarkan mana yang ingat duluan saja, yang penting semua kementerian/lembaga non kementerian dimasukkan. Kami rasa untuk dokumen resmi kenegaraan seperti RUU APBN ini harus jelas acuan sistematika penyusunannya," pungkas dia. (plt)