JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo mengaku sepakat jika dikatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas pemerintahan Jokowi bisa berefek negatif terhadap BUMN-BUMN jika terus dipaksakan.

Bahkan, ungkap dia, ada salah satu BUMN yang belum menerima ganti uang subsidi dari pemerintah.

"Iya benar sekali, bentar lagi Pertamina karena banyak piutang subsidi belum dibayar kementerian keuangan," beber Politisi Gerindra itu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/09/2017).

Adapun uang subsidi yang belum dibayar pemerintah kepada Pertamina, lanjut dia, angkanya mencapai puluhan triliun.

"Kabarnya sampai Rp 40 Triliun. Karena tagihan biaya bbm dari TNI dan subsidi, ngendap di Kemenkeu belum bisa ditagih, mungkin juga karena memang pemasukan pendapatan negara seret," terangnya.

Menyikapi kondisi demikian, sebaiknya, saran dia, pemerintah harus lebih melihat proyek-proyek pembangunan mana yang dari sisi prioritas dapat menguntungkan. Jangan semua pengin dilaksanakan tapi imbasnya tidak tercapai semua dan berantakan.

"Efisiensi nasional (penghematan disegala bidang), penajaman prioritas program pembangunan yang benar-bemar bisa meningkatkan ekonomi/produktifitas/daya saing nasional dan ekstensifikasi pajak," pungkasnya. (icl)