Berita
Oleh M Anwar pada hari Sabtu, 07 Okt 2017 - 11:48:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Politikus PKS: Kita Enggak Tertarik Kursi Menteri

17Nasir-Djamil-pks.jpg
Nasir Djamil (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Isu perombakan kabinet (reshuffle) belakangan ini mengemuka. Namun, politikus PKS Nasir Djamil menilai, reshuffle tidak memperbaiki kinerja pemerintah Jokowi-JK, malahan akan menimbulkan persepsi politik yang buruk.

"Saya kira reshuffle tidak akan menguntungkan, tidak akan membuat (pemerintahan) Jokowi lebih baik. Justru kalau reshuffle itu akan terkesan bahwa tukar guling, politik dagang sapi, sedang dilakukan oleh presiden untuk mengamankan posisinya di 2019," kata Nasir di Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Nasir juga menegaskan PKS tidak akan merapat ke pemerintahan dan tak menginginkan posisi menteri.

"Mudah-mudahan tidak. Karena sejak awal kita katakan menjadi oposisi. Jadi enggak tertarik (kursi menteri) lagi lah," ucapnya.

Anggota DPR Komisi III itu juga mengisyaratkan PKS akan menjadi oposisi hingga Pilpres 2019 mendatang.

"Ya sampai 2019 kita puasa. Kita puasa. Jadi kita puasa, dan mudah mudahan puasa kami ini mendapat pahala," katanya.

Mengenai tahun 2019, ia belum dapat memastikan apakah PKS tetap akan menjadi partai oposisi atau menjadi partai pendukung pemerintah.(yn)

tag: #pks  #reshuffle-kabinet  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Perkuat Posisi sebagai Penggerak Ekosistem Digital yang Berdaya Saing Global

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 18 Jun 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Jajaran direksi baru PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mencanangkan program kerja 100 hari sebagai langkah awal kepemimpinan dalam memperkuat posisi Telkom ...
Berita

Apresiasi Prabowo Soal Polemik Empat Pulau, LaNyalla Minta Para Pembantu Presiden Ambil Pelajaran

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau yang belakangan menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara tetap berada di dalam wilayah Provinsi Aceh ...