JAKARTA. Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun proyek infrastruktur strategis nasional di seluruh Indonesia mendapat dukungan dari Badan Anggaran (Banggar) dengan memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 475 miliar yang rencananya akan digunakan untuk kebutuhan belanja prioritas di tahun 2018. Karena itu Kementerian PUPR menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR untuk membahas rincian tambahan anggaran tersebut.

"Jadi ini kan baru pertama. Kita melaporkan mau buat apa tambahan anggaran tersebut. Setelah itu detilnya baru akan dibahas di Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR dengan pejabat eselon I. Setelah RDP baru ada raker lagi pada 19 Oktober 2017 baru kemudian digedok," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menghadiri Raker Komisi V dengan agenda pembahasan RAPBN 2018 bersama enam mitra kerja pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), BMKG, Basarnas dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Kamis (12/10/2017)

Menurut Menteri Basuki, dengan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 475 miliar maka anggaran infrastruktur PUPR di tahun 2018 berubah menjadi Rp 107,386 triliun dari pagu awal sebesar Rp 106,911 triliun. "Tambahan anggaran itu guna mendukung program penyelenggaraan jalan, dukungan tol laut, KSPN, Perbatasan dan konektivitas sebesar Rp 275 miliar dan program pembinaan pengembangan infrastruktur permukiman termasuk dukungan Asian Games XVIII dan PON XX Tahun 2020 sebesar Rp 200 miliar," katanya saat memberikan penjelasan ke hadapan pimpinan sidang Komisi V DPR.

Adapun rincian anggaran tambahan sebesar Rp 275 miliar itu akan digunakan untuk rekonstruksi jalan SP Zona Lima-Muara Sabak 2 di Jambi sebesar Rp 125 miliar, pembangunan jalan Manado Outer Ring Road III di Sulawesi Utara sebesar Rp 25 miliar, pembangunan Underpass Kaliurang di Yogyakarta sebesar Rp 65 miliar dan pembangunan jalan Akses Wisata Mandeh 2 Sumatera Barat sebesar Rp 60 miliar. Sedangkan tambahan Rp 200 miliar itu rencananya akan digunakan untuk dukungan Asian Games XVIII Jakarta sebesar Rp 25 miliar dan duungan PON XX pada tahun 2020 di Papua sebesar Rp 175 miliar. "Dengan tambahan anggaran sebesar Rp 275 miliar maka anggaran Ditjen Bina Marga mengalami perubahan dari Rp 41,39 triliun menjadi 41,673 triliun sedangkan untuk Ditjen Cipta Karya mendapat tambahan Rp 200 miliar sehingga menjadi Rp 16,109 triliun dari anggaran semula yaitu Rp 15,909 triliun," katanya.

Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis menyebutkan, Raker digelar untuk mendengar penjelasan dari Kementerian PUPR terkait dengan adanya tambahan anggaran tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Kementerian PUPR, baru selanjutnya mengadakan Raker lagi untuk mengambil keputusan pada tanggal 19 Oktober 2017 mendatang. "Jadi kita ini baru mendapat surat dari Banggar dan hari ini kita tanyakan kepada Komisi V dan memahami usulan dari Pak Menteri. Baru setelah itu dibahas dulu lebih detil dengan para eselon 1 dalam hal ini Cipta Karya dan Bina Marga sebelum mengambil keputusan pada Raker 19 Oktober nanti," katanya.

Dalam raker tersebut, hanya dua orang menteri saja yang hadir yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjoko. Sementara empat mitra lainnya yaitu Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas dan BPWS hanya dihadiri oleh perwakilan eselon I dan pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini membuat pimpinan Komisi V merasa tersinggung karena agenda Raker harusnya dihadiri langsung oleh pejabat menteri dan kepala lembaga bukan oleh perwakilan masing-masing lembaga. Akibatnya raker sempat diskors selama 10 menit.

Namun demikian, hasil Raker menyepakati usulan Menteri Basuki yang akan menggunakan anggaran Rp 475 miliar untuk belanja prioritas infrastruktur. Sedangkan untuk Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG dan BPWS ditunda pembahasannya pada raker berikutnya. Terlihat hadir dalam raker tersebut, Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto. Sedangkan unsur pimpinan Komisi V DPR yang hadir adalah Fary Djemy Francis, Lasarus, dan Anton Sukartono Suratto