JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dapat membawa angin baru dalam pembahasan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Wasekjen PKB Dita Sari berharap penilaian terhadap kelanjutan projek reklamasi dapat sungguh-sungguh didasarkan pada manfaat apa yang akan diperoleh rakyat dan bukan lagi menjadi bahan bakar bagi kontestasi politik apapun.

"Para penyokong reklamasi menyatakan bahwa reklamasi penting untuk menambah luas tanah. Bagi PKB, argumentasi bahwa reklamasi adalah vital untuk Jakarta yang sudah terlalu padat tidak bisa kami terima," kata Dita dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2017).

Dibandingkan kepadatan di kota Paris (400 jiwa/ha) dan Copenhagen (600 jiwa/ha), kata Dita, Jakarta relatif masih lumayan yaitu 150 jiwa/ha.

Menurutnya, persoalan ibukota adalah kepadatan itu tidak didukung dengan penambahan kepadatan lantai terbangun dan infrastruktur pendukung di dalam Jakarta.

"Mengapa bukan kepadatan lantai dan infrastruktur publik saja yang fokus dibangun? Mengapa malah "mlipir" ke laut pantura untuk menambah lahan?" kata Dita.

Dita juga meragukan klaim bahwa reklamasi adalah untuk kepentingan umum.

Ia menilai reklamasi justru mengubah space yang tadinya merupakan milik bersama, menjadi milik pribadi pribadi.

Swasta diperbolehkan mengokupasi ruang publik untuk kepentingan komersialnya, atas izin pemerintah.

"Jika projek ini lalu menggusur dan menghancurkan piring nasi 17.000 nelayan, maka klaim soal kepentingan umum itu jadi omong kosong saja. Pendangkalan pantai akibat pengerukan , misalnya, akan mengganggu aliran sungai. Air yang harusnya terbuang ke laut, malah bakal balik ke daratan akibat pantai melandai. Siapa yang menanggung resiko banjir ini? Ya warga sekitar," kata Dita.

Dita berharap, ketimbang membuka lahan komersial baru dengan segala ekses sosial dan ekosistem, Gubernur DKI yang baru fokus sajalah membenahi masalah klasik Jakarta.

Contohnya, banjir, macet, air. bersih dan keamanan.
"Ini pun sudah menyita energi besar sekali," kata Dita.

Belum lagi, lanjut Dita, tanggung jawab penyediaan rumah susun bagi warga miskin tanpa menghilangkan mata pencahariannya.

"Ini tugas super berat. teklamasi bukan solusi bagi masalah-masalah di atas. Bahkan dalam beberapa hal, ia menjadi sumber masalah dan konflik melelahkan," kata Dita.

Dita mengakui pulau-pulau yang telah terlanjur terbangun di pantura memang tidak mungkin dibongkar lagi.

Namun dapat diprioritaskan bagi perluasan zona hijau atau fungsi fungsi non komersial lain yang bersifat pelayanan.

"Kami menyambut gubernur baru dengan harapan baru. Mudah-mudahan ada rencana baru yang lebih positif terkait reklamasi," kata Dita. (aim)