JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Perolehan suara PDIP di DKI pada Pemilu 2019 diperkirakan babak belur jika tetap ‘ngotot’ mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"PDIP berjaya pada 1999 dan 2014 karena saat itu menolak proyek reklamasi. Sekarang, dengan kebijakan yang justru mendukung reklamasi, PDIP dalam kondisi rawan. Suara PDIP berpotensi babak belur," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, Kamis (19/10/2017).

Menurut Amir, reklamasi bukan proyek populis bahkan sarat kontroversi dan berpotensi mendatangkan kesulitan bagi penduduk di sekitar lokasi proyek itu, khususnya nelayan. Sehingga proyek ini bahkan sempat digugat ke PTUN.

Selain itu, proyek reklamasi yang saat ini dikerjakan sejumlah pengembang di Pantura Jakarta, berbeda dengan yang dikerjakan beberapa tahun lalu. Proyek yang dikerjakan sekarang cenderung melanggar Keppres No 5295.

Pasalnya, beber Amir, jika mengacu pada Keppres tersebut, reklamasi dilakukan dengan mengurug pantai.

"Tapi yang dikerjakan sekarang justru mengurug laut," tegas Amir.

Meski demikian, ia mengakui kalau PDIP dalam posisi dilematis karena pemerintahan Jokowi yang didukung PDIP ditopang sejumlah konglomerat, diantaranya juga merupakan pengembang pulau reklamasi di Pantura Jakarta.

Bahkan secara terbuka melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah mendukung penuh proyek itu, dan mencopot Rizal Ramli dari posisi Menteri Kemaritiman, saat Rizal menghentikan proyek berbiaya triliunan tersebut.

"Sekarang pilihan ada di PDIP. Mau hancur di 2019, atau tolak reklamasi," tegas Amir.

Ia memprediksi, jika PDIP tetap bertahan dengan kebijakannya, perolehan kursi di Jakarta pada 2019 akan anjlok dari 28 pada Pemilu 2014, menjadi hanya 10 kursi.(yn)