Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Jumat, 20 Okt 2017 - 14:40:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Waduh, Per September 2017 Penerimaan Pajak Melorot

34heri-gunawan-gerindra.JPG
Heri Gunawan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengungkapkan, Target pajak Per 30 September 2017 baru tercapai Rp 770,7 triliun, atau hanya 60 persen dari target pemerintah yang dipatok dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Angka itu dibawah penerimaan pajak per September 2016 lalu yang mencapai Rp 791,9 triliun.

"Artinya, Kalau kita lihat lebih detail maka total penerimaan Pajak sebesar Rp 770,7 triliun tersebut mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar minus 2,79% dibandingkan dengan tahun yang serupa," sindir politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Jika mengacu pada data tersebut, Heri mengaku khawatir pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi target penerimaan pajak di akhir tahun ini.

"Saya meminta pemerintah untuk lebih realistis dalam menentukan target penerimaan di tengah kondisi perekenomian yang serba tidak pasti. Jika tidak, hal itu hanya akan memberikan beban lebih besar kepada pemerintah di tahun-tahun ke depannya," ujar Ketua DPP Gerindra itu.

Tak bisa dipungkiri, kata dia, memang ada beberapa sektor yang terget penerimaan pajaknya kurang maksimal.

"Saya melihat pemerintah menghadapi banyak tantangan dalam hal perpajakan. Sebagai misal, realisasi Pajak Migas yang menurun. Tahun 2016 realisasinya hanya mencapai Rp44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P TA 2016. Sementara itu, realisasi PPh Migas cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komoditas di pertengahan tahun 2017 ini," ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

Disamping itu, menurutnya, reformasi perpajakan nasional juga pelaksanaannya belum maksimal.

"Untuk diketahui, tax ratio Indonesia adalah yang terendah di dunia, yakni hanya 11 persen," terang Heri.

Itu artinya, kata dia, hal tersebut akan berimplikasi pada pembayaran beban utang yang jatuh tempo.

"Utang-utang yang terus ditumpuk dibayar pakai apa di tengah-tengah adanya gap antara realisasi pendapatan dan belanja, di tengah-tengah realisasi pajak yang terus melenceng, di tengah-tengah angka tax ratio yang rendah?" tandasnya.

Akhirnya, kata dia, semua hal menjadi tidak wajar. Pemasukan pajak rendah, tapi pemerintah masih berani menumpuk utang.

Heri mengaku pesimis bahwa target pajak pemerintah sebesar Rp 1.283,6 Triliun akan tercapai akhir tahun ini.

"Saya khawatir pemerintah akan sulit merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini, terutama target PPh Migas dan Penerimaan Bea Cukai stagnan," ungkapnya.

Menurutnya, Tantangan terbesarnya adalah soal ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global serta turunnya harga komoditas.

Belajar dari pengalaman 2016 saja, ungkapnya, realisasinya hanya 65 persen dari target. Bahkan, kata dia, yang terbaru, penerimaan Bea Cukai Per Juni 2017 hanya mencapai 30,12 persen.

"Jika kita lihat trendnya, maka fakta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun," papar Heri.

Menyikapi hal tersebut, Heri menyarankan agar pemerintah bekerja lebih ekstra lagi untuk mewujudkan seluruh target yang telah dipatok.

"Melakukan reformasi perpajakan secara serius, dan mematok target penerimaan pajak dalam APBN yang lebih realistis," pungkasnya.(yn)

tag: #ekonomi-indonesia  #pajak  #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...