JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Caranya adalah dengan menelusuri dan menindaklanjuti sekitar 6.000 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun dari ribuan temuan BPK tersebut, Syaiful menyebut, bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno harus bernyali membongkar skandal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), yang belakangan kepergok merugikan uang Negara sebesar Rp 191 Miliar.

Anies-Sandi, kata dia, suka tidak suka juga wajib membuat terang skandal pengadaan tanah yang dilakukan penguasa DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam transaksi pembelian lahan di Cengkareng Jakarta Barat menyebabkan kerugian Negara, sebesar Rp 648 Miliar.

"Dua kasus ini menjadi temuan BPK paling besar dan heboh yang tidak ditindaklanjuti di era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jadi sebaiknya Anies-Sandi memulai dari kasus ini dulu. Jika tidak, maka sampai kapanpun itu akan terus menjadi beban Pemda DKI," kata Syaiful kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Meski begitu, Syaiful mengatakan, bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagi Anies-Sandi. Kecuali keduanya betul-betul secara serius komitmen terhadap upaya penyelamatan uang Negara yang dirampok tersebut.

"Harus ada tekad yang kuat untuk menindaklanjuti hasil audit BPK. Karena itu wajib," tegas Syaiful.

Lebih lanjut, Syaiful juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali kasus RSSW. Apalagi beberapa waktu lalu, KPK pernah mengklaim memiliki data baru soal sengketa lahan yang menyeret-nyeret nama Ahok itu.

"Seharusnya KPK serius mengusut itu sampai tuntas.Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari investigasi BPK. Agus Cs (Ketua KPK) jangan menganggap masyarakat bodoh semua," cetus Syaiful.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan bakal menelusuri sebanyak 6.000 temuan dari BPK terkait laporan keuangan Pemprov DKI. Pemprov DKI menargetkan pada tahun ini mendapatkan predikat WTP.

Selama empat tahun berturut-turut Pemprov DKI Jakarta mendapatkan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta.

"Saya mendapat tugas dari Pak Gubernur bahwa kita straight target besarnya mendapat WTP. Kita punya waktu sempit, kita harus memprioritaskan pencatatan aset menindaklanjuti temuan dan melakukan beberapa perbaikan dalam lima bulan ke depan," ungkap Sandi.‎ (icl)