Jakarta
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 31 Okt 2017 - 13:42:38 WIB
Bagikan Berita ini :

Alexis Klaim Bayar Pajak ke Pemprov DKI Rp 30 Miliar/Tahun

13LIna-Alexis.JPG
Lina Novita (kanan) dalam konferensi pers di Hotel Alexis, Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, Selasa (31/10/2017) (Sumber foto : Mandra Pradipta/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemprov DKI menyetop izin operasional hotel dan griya pijat Alexis. Manajemen berharap izinnya bisa diperpanjang karena pihaknya selama ini taat bayar pajak, di mana jumlahnya mencapai Rp 30 miliar per tahun.

Harapan tersebut diungkapkan Legal & Corporate Affair Alexis Group Lina Novita.

"Kalau tidak salah Rp 30 M per tahun," kata Lina dalam konferensi pers di Hotel Alexis, Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, Selasa (31/10/2017).

Jumlah pajak yang dibayarkan tersebut, menurut Lina, adalah keseluruhan dari usaha Alexis Group, seperti hotel, restoran, dan griya pijat. Ketika ditanya soal omzet per hari, Lina mengaku tak mengetahui angka pastinya.

Lina juga belum tahu total kerugian yang diderita Alexis akibat penghentian izin hotel dan griya pijat ini.

"Kalau dari pajaknya saja sebesar itu, bisa dibayangkan omzetnya (per hari) berapa sih?," terangnya.

Lina menambahkan, ada 1.000 karyawan yang dipekerjakan di Alexis. Sebanyak 600 orang merupakan karyawan tetap dan 400 lainnya karyawan lepas. Mereka telah dirumahkan per hari ini karena kegiatan operasional disetop untuk menaati aturan dari Pemprov DKI Jakarta.

Lina menyebut, dalam waktu dekat, pihaknya akan beraudiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Mereka berharap segala perizinan diberikan lagi agar mereka bisa beroperasi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, apapun kegiatan yang terjadi di Hotel Alexis adalah ilegal. Ucapannya tersebut didasari surat Pemprov DKI Jakarta yang menolak TDUP yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

"Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin. Tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal," katanya.

Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 itu diteken Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.(yn)

tag: #dki-jakarta  #janji-tutup-alexis  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Anggota Komisi B DPRD DKI Pastikan Paket Bansos Produksi PT Food Station Sesuai Ketentuan

Oleh windarto
pada hari Selasa, 07 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Paket bantuan sosial (bansos) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang disiapkan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya sesuai dengan yang diminta oleh Dinas ...
Jakarta

Reklamasi Ancol Hanya Menguntungkan Pengelola Bukan Masyarakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai reklamasi Ancol  hanya akan menguntungkan pihak pengelola, ketimbang warga Jakarta itu sendiri. ...