JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sekaligus memerintahkan agar pada 2020 Indonesia mencapai swasembada garam.

"Saat ini kita masih impor garam dari luar, padahal kita Negara Maritim dengan laut yang luas. Oleh karena itu, Pak Presiden memerintahkan supaya kita swasembada pada tahun 2020," kata Luhut dalam siaran pers, Selasa (31/10/2017).

Luhut Pandjaitan pada Selasa ini memantau kegiatan PT Garam Indonesia di Bipolo, dilanjutkan memeriksa perkembangan pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikannya Presiden Jokowi saat mengelar Rapat Koordinasi tertutup sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam pada 2020.

Dalam rakor tersebut, Menko Maritim mencatat, tidak hanya Pemerintah Daerah NTT saja yang diundang, melainkan pihak kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Hadirnya lintas kementerian ini agar setiap persoalan diselesaikan secara terintegrasi dan holistik, sehingga mendapatkan keputusan yang satu dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Untuk mengatasi permasalahan pasokan garam saat ini, Menko Luhut megatakan, bahwa pemanfaatan teknologi yang digunakan harus dapat membantu para petani garam dalam meningkatkan produksi maupun kualitas garam," ujar Luhut.

Menurut dia, hasil inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait teknologi garam yang telah diuji cobakan di Kupang, dan jika produksi garamnya bagus, maka akan diaplikasikan juga di tempat lain, seperti di Madura, serta sentra-sentra garam lainnya.

"Kalau ada nanti langsung kita praktikkan, kita bikin lahan garam satu di Kupang. Kalau bagus, kita bikin lagi di Madura dan sebagainya," ungkapnya.

Luhut optimis bahwa solusi teknologi yang ditawarkan BPPT bisa mengatasi masalah pasokan garam di Indonesia, bahwa Indonesia tak perlu garam impor lagi.

Bukan hanya untuk jangka pendek saja, menurut dia, melainkan untuk jangka panjang. Sehingga costnya akan lebih murah dan tidak lagi berpengaruh pada cuaca.

NTT bisa menjadi salah satu provinsi yang mampu menutup impor garam dari luar negeri ke Indonesia., karena garam Industri NTT mempunyai potensi yang sangat bagus, demikian Luhut Binsar Pandjaitan. (Ant/icl)