JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPRD DKI mengkritik usulan Pemprov DKI untuk menghapus penyertaan modal daerah (PMD) pada lima BUMD untuk mensiasati defisit anggaran.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksanameminta Gubernur dan Wagub DKI, Anies-Sandi kembali mengkaji usulan tersebut.

"Tugas komersial dan public services itu beda di BUMD. Apa dampaknya kalau BUMD sektor pangan minta kerja sama dengan swasta. Apakah tidak bisa nanti dalam tanda petik sektor pangan, dikontrol oleh swasta," kata Triwisaksanadalam rapat revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018 di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Sani, panggilan akrab Triwisaksana tidak setuju bila BUMD yang menangani pangan tidak diberi anggaran PMD. Menurutnya, PMD sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan warga di Ibu Kota.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan cara untuk menutupi kekurangan anggaran RAPBD 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Caranya yaitu tidak menganggarkan anggaran pada lima BUMD.

"Setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wagub Rp 2,5 triliun kekurangannya sepakat kita untuk mengurangi PMD. Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," kata Sekda DKI Saefullah.(yn)