Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 01 Des 2017 - 07:31:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Kemenkeu Sebut Dana Haji untuk Infrastruktur Sudah Sejak Zaman SBY

62Demokrat-SBYVI.jpg
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kementerian Keuangan menyatakan, penempatan dana haji pada Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) sudah dilakukan sejak 2009. Tepatnya pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan hal itu, sebagai tanggapan atas pernyataan Pengamat Ekonomi Salamuddin Daeng. Sebelumnya, Salamuddin menyebutkan, dana haji dipinjam oleh pemerintah Joko Widodo untuk membangun infrastruktur.

Ia pun menuturkan, pada 2014, pemerintah menggunakan dana sukuk haji Rp 1,5 triliun untuk membangun kereta ganda di Cirebon-Kroya, Manggarai-Jatinegara, dan Asrama Haji di berbagai daerah. Lalu pada 2015, dikatakan, pemerintah menggunakan dana sukuk haji senilai Rp 7,1 triliun untuk membangun jalan serta jembatan juga infrastruktur pendidikan tinggi agama.

Merespons lebih lanjut terkait itu, Nufransa menjelaskan, nilai penempatan dana haji pada SBSN di zaman SBY mencapai Rp 54,66 triliun.

"Jumlahnya sangat besar bila dibandingkan penempatan dana haji sebesar Rp 7,5 triliun di pemerintahan Jokowi. Jadi tidak tepat bila dikatakan, penempatan dana haji ini untuk membiayai ambisi Presiden Jokowi untuk bangun infrastruktur," tegasnya melalui keterangan resmi, Kamis, (30/11/2017).

Dirinya pun menerangkan, semua lembaga pengelola dana membutuhkan instrumen investasi untuk mendapatkan return atau imbal hasil yang dinilai menguntungkan untuk memutar modalnya. Di sini, SBSN merupakan salah satu instrumen investasi yang tersedia, sehingga banyak lembaga pengelola dana berinvestasi pada SBSN.

"Hal sama juga dilakukan oleh pengelola dana haji yang menginvestasikan sebagian dananya pada SBSN. Dengan tujuan mendapatkan imbal hasil menguntungkan," jelas Nufransa.

Selanjutnya, kata dia, saat pengelola dana haji melakukan investasi pada SBSN, maka pemerintah akan mengembalikan dana pokoknya pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil sesuai market rate, sama dengan investor lainnya. Jadi penempatan dana haji pada SBSN bukan karena pemerintah ingin memanfaatkan dana tersebut.

Sejak 2009, Nufransa menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) bagi penempatan dana haji, dengan outstanding per 28 November 2017 sebesar Rp 36,697 triliun. Sampai sekarang, penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk general financing (pembiayaan APBN secara umum) dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek secara spesifik (earmarked).

"Jadi apa yang diungkapkan oleh Salamudin Daeng adalah salah besar. Pemerintah selalu menerapkan prinsip transparansi, bertanggungjawab dan berlaku profesional dalam mengelola keuangan negara," kata Nufransa.

Ia menambahkan, uang rakyat tidak boleh dicederai oleh kepentingan sesaat. Terutama yang bersifat untuk keuntungan pribadi maupun golongan tertentu.

"Inilah cara pemerintah dalam mencintai dan merawat republik ini, yakni menjaganya agar tidak pernah ingkar janji pada rakyat," tambah Nufransa. (rep/icl)

tag: #dana-haji  #kementerian-keuangan  #susilo-bambang-yudhoyono-sby  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Sambut Ramadhan, Puan: Jadikan Puasa Ini Untuk Introspeksi Diri

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 13 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan ini untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, serta meningkatkan rasa kepedulian pada ...
Berita

Tempat Wisata Dibuka, Mudik Dilarang, Netty: Membuat Masyarakat Bingung

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik keras kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata namun melarang masyarakat untuk ...