JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi PDI-P DPRD DKI menyoroti kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Dalam evaluasinya, setidaknya ada 11 kebijakan Anies-Sandi yang menjadi catatan Fraksi Partai Banteng moncong putih.
Ke-11 poin tersebut merupakan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Anies-Sandi dalam kurun waktu 100 hari berkantor di Balai Kota DKI.
Beberapa diantaranya adalah kebijakan penutupan ruas jalan untuk PKL Tanah Abang, membuka kawasan Monas untuk kegiatan umum, dan Oke Oce.
Penasehat Fraksi PDI-P DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyebut, ini semata-mata merupakan evaluasi untuk menjaga agar Gubernur dan Wakil Gubernur bekerja dengan baik.
"Dalam catatan kami, genap 100 hari memimpin, setidaknya ada 11 kebijakan Anies-Sandi yang seakan-akan pro rakyat tapi terindikasi melanggar aturan," kata Prasetio saat press conference di Fraksi PDIPDPRD DKI, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Selain itu, Pras juga menyebut, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh keduanya untuk DKI Jakarta justru malah membuat wajah Jakarta yang sebelumnya sudah tertata rapi menjadi kembali semeraut.
"Selama masa bakti 100 hari ini kita melihat arahnya kemana Pak Anies dan Pak Sandi membawa Jakarta dalam lima tahun kedepan? Kok menjadi tidak jelas," ungkap Ketua DPRD DKI ini.
Padahal, kata Pras, pihaknya sangat berkepantingan untuk menjaga roda kepemimpinan Anies-Sandi agar selamat dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
Selanjutnya, ditempat yang sama, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI, Gembong Warsono kemudian membacakan 11 poin kritik Fraksi PDI-P selama Anies-Sandi berkuasa, yaitu :
1. Pernyataan Pribumi
Setelah dilantik sebagai Gubernur di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Anies menyebut kata pribumi yang akhirnya membuat kontroversi ditengah masyarakat.
Pasca-Pilkada, Gembong menilai seharusnya Anies-Sandi bisa lagi berada di tengah-tengah masyarakat dan bukan lagi milik orang-orang yang memilihnya.
"Gubernur dan wakil gubernur harus bekerja demi seluruh warga Jakarta. Tidak perlu lagi ada dikotomi antara pribumi - non-pribumi, pendukung dan bukan pendukung. Kami minta Anies-Sandi fokus bekerja menata Jakarta bukan pintar menata kata," kata Gembong.
2. Membuka Kawasan Monas Untuk Kegiatan Umum
Kebijakan yang kemudian membuat polemik yakni membuka kawasan Monas untuk berbagai kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa banyak.
Menurut fraksi PDI Perjuangan kawasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Kawasan itu sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak.
3. Pagar Pembatas Monas Dicopot
Kebijakan Anies dan Sandiaga mencopot pagar pembatas rumput di Monas juga ikut dikritik meski ingin menciptakan Monas sebagai taman kota.
Menurut Gembong rumput yang di Monas dibatasi dengan pagar pembatas dengan sling besi. Supaya rumput tidak diinjak oleh para pengunjung Monas yang mencapai ribuan tiap harinya.
4. Jumlah TGUPP yang Fantastis
Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebesar Rp28 miliar untuk 73 orang pembantu Anies dan Sandiaga juga mendapat kritik dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
Jumlah tersebut dinilai berlebihan, apalagi anggarannya diambil melalui APBD Jakarta 2018.
5. Penataan Pasar Tanah Abang
Kebijakan Anies dan Sandiaga membolehkan PKL berjualan di jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, pemerintah DKI menutup jalan dari pukul 8.00 WIB samapi 18.00 WIB.
Gembong menerangkan, saat era Joko Widodo para PKL ditertibkan dan masuk ke Blok G.
"Saat itu pasar tradisional yang terkenal di mancanegara ini menjadi sangat nyaman, kemacetan pun berkurang karena jalan difungsikan sebagai seharusnya," kata Gembong.
6. Pascaputusan MA tentang Pencabutan Aturan Larangan Motor
Pada penataan kawasan jalan protokol M. H. Thamrin-Merdeka Barat, Fraksi PDIP menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya dilakukan cepat oleh Gubernur pasca dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung.
"Yang perlu disadari adalah, jalan tersebut merupakan kawasan ring 1 yang menjadi akses vital pejabat negara maupun tamu dari mancanegara saat berada di Jakarta," katanya.
7. Rusunami Berkonsep Rumah DP Nol Rupiah
Fraksi PDI Perjuangan menilai harga rumah yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
8. OK OTrip Diterapkan Setengah Hati
Program One Karcis One Trip dinilai diterapkan setengah hati oleh pemerintah DKI era Anies dan Sandiaga.
"Kami dari kalangan wakil rakyat justru lebih mendukung setiap yang ber-KTP DKI digratiskan saja sekalian. Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya buat rakyat," kata dia.
9. Becak Dioperasikan Lagi
Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Anies menghidupkan becak sebagai angkutan lingkungan.
Meski direncanakan becak akan dijadikan angkutan lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan menilai hal itu tidak diperlukan. Karena sudah ada transportasi alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan megapolitan. Yaitu, sudah banyak bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang menjadi angkutan lingkungan, lalu Qute yang menggantikan bemo. Serta dibantu oleh transportasi ojek berbasis aplikasi.
10. Pencabutan HGB Pulau Reklamasi
Gembong menilai Anies dan Sandiaga harus perlu banyak belajar soal pengelolaan pemerintahan agar dapat menghargai keputusan pemerintah mengenai sertifikat HGB yang telah diterbitkan.
"Bahwa HGB itu muncul karena ada rekomendasi dari pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta. Kalaupun ingin mencabut, Anies-Sandi mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN sesuai dengan janjinya ketika paripurna perdana," kata Gembong.
11. Ok Oce Tak Berpihak Pada Pelaku UMKM
Program unggulan Anies dan Sandiaga soal Ok Oce dinilai tidak konsisten karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.
"Selama masa kampanye, Sandi berkomitmen memberikan modal khusus bagi para peserta tanpa jaminan apapun. Namun ia kemudian meralat pernyataannya. Sandi mengatakan kalau ia dan Anies tidak pernah berjanji memberikan modal," pungkas Gembong. (icl)
