JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Investigasi Center for Budget Analisys (CBA) Jajang Nurjaman mengungkapkan, anggaran untuk impor beras yang disiapkan pemerintah mencapai 15 triliun.

"Info terakhir uang yang disiapkan pemerintah sebesar 15 triliun. Ini sungguh kelewat besar jika hanya untuk 500 ribu ton beras. DPR Sudah seharusnya hadir untuk mengawasi, bahkan harus membentuk tim pengawas impor beras," tandas dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/01/2018).

Yang jelas, sambung dia, kebijakan impor beras sarat akan masalah.

"Mulai dari ketidakjelasan data soal stok beras Indonesia. Hal ini terlihat dari yang disampaikan Kementerian Pertanian," ungkapnya.

Padahal, kata dia, publik perlu informasi yang akurat dan valid terkait ketersediaan beras.

Dan yang aneh lagi, terang dia, di tengah simpangsiurnya info terkait stok beras pemerintah tetap ngotot untuk melakukan impor beras.

"Hal tersebut jelas terlalu reaksioner, dampaknya bisa fatal bukan hanya bagi petani tapi berpotensi merugikan keuangan negara," tegasnya.

Menurutnya, permasalahan soal kebijakan impor beras sebenarnya bukan hal yang baru.

"Selama Jokowi memimpin di tengah-tengah seringnya Jokowi blusukan ke sawah petani cuma menghasilkan kebijakan impor beras sebanyak 2,9 juta ton dengan nilai Rp 16,9 trliliun lebih," pungkasnya. (icl)