JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi rencana impor beras.Sebab, kebijakan ini berpotensi menjadi mainan para pemburu rente.

"Seharusnya KPK turun tangan soal importasi komoditas ini (beras). Ada sinyalemen kuat importasi komoditas adalah permainan pemburu rente. Impor komoditas baik beras, gula dan garam ini adalah modus para pemburu rente. Karena harga di pasar internasional jauh lebih murah dari harga di dalam negeri," tegas Ketua DPP PAN itu saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/01/2018).

Menurutnya, persoalan impor beras memperlihatkan tidak kompaknya anggota kabinet pembantu Presiden Jokowi.

Sebab, terang dia, data kementerian Pertanian dan Kementerian perdagangan tidak sinkron.

"Menteri Pertanian selalu menyampaikan bahwa kita sudah swasembada beras sehingga tidak perlu lagi impor. Sementara Kementerian Perdagangan meyakini ada kelangkaan suplai beras maka perlu impor beras," ungkapnya.

Memang, kata dia, beras sebagai komoditas politis dan strategis memang harus selalu tersedia di pasar.

"Tapi impor beras yang dilakukan menjelang musim panen raya bisa dianggap ‘moral hazard’ yang mengancam kelangsungan usaha petani," tegas Teguh.

Menurut Teguh, presiden harus menegur para pembantunya agar memberikan data yang benar tentang produksi, kebutuhan serta ketersediaan beras di pasar. Data serupa uga berlaku untuk beras di gudang-gudang beras Bulog maupun swasta.

"Pemerintah melalui instrumen UU punya hak untuk mengetahui besaran stok beras di gudang swasta, apalagi di Bulog," pungkasnya.(plt)